Corona di Bali

Selain Perbankan, OJK Regional 8 Pantau Perkembangan Restrukturisasi Perusahaan Pembiayaan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8, terus memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pinjaman perusahaan pembiayaan

Tribun Bali/AA Seri Kusniarti
Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda. 

Laporan Wartawan Tribun Bali,  A A Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8, terus memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pinjaman perusahaan pembiayaan dalam rangka penanganan dampak Covid–19 di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

“Pantauan pelaksanaan realisasi per 6 Mei 2020, menunjukkan proses restrukturisasi telah dilaksanakan dengan baik. Dari laporan 47 perusahaan pembiayaan, terdapat 55.801 debitur yang masuk dalam kriteria terdampak/berpotensi terdampak kondisi pandemi Covid-19 dengan total oustanding pembiayaan sebesar Rp3,10 triliun,” sebut Elyanus Pongsoda, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Selasa (12/5/2020).

Sementara jumlah debitur yang pembiayaannya, telah direstrukturisasi sebanyak 31.809 debitur dengan total outstanding Rp1,61 triliun. 

“Semua ini sesuai POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terdampak COVID-19,” tegasnya.

Menuju Usia ke-25 Tahun, Telkomsel Donasikan Ventilator Hingga APD untuk Penanganan COVID-19

Waspadai, 7 dari 10 Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Ginjal Meninggal

4 Zodiak Ini Jago Stalking di Instagram, Apa Zodiakmu Diantaranya ?

Skema restrukturisasi pinjaman perusahaan pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara.

Diantaranya, penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah, perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan pembiayaan,  konversi akad pembiayaan syariah, hingga konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

“OJK Kantor Regional 8, terus mendorong perusahaan pembiayaan dan debitur untuk dapat bekerjasama dengan baik, sehingga proses penanganan atas permohonan relaksasi berjalan sesuai yang diharapkan,” jelasnya.

Perusahaan pembiayaan diminta melakukan kebijakan restrukturisasi, dengan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard.

“Debitur yang memiliki pertanyaan atau kendala, terkait pengajuan/pelaksanaan restrukturisasi ini, harap menyampaikan secara langsung hal tersebut ke perusahaan pembiayaan terkait untuk menempuh prosedur internal dispute resolution (IDR) atau penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen melalui mekanisme internal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tanpa melibatkan pihak ketiga,” jelasnya. 

Selain itu, apabila mekanisme tersebut dirasa belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi debitur, dipersilakan menyampaikan pengaduan melalui email humas OJK Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, dengan melampirkan kronologi kejadian serta dokumen-dokumen pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti.

“OJK KR 8 sebelumnya juga terus melakukan komunikasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) wilayah Bali, melakukan rapat video conference bersama 32  perusahaan pembiayaan yang berkantor cabang di Provinsi Bali pada Senin, 4 Mei 2020,” sebutnya. 

Pada pertemuan tersebut telah disampaikan arahan secara umum, terkait pelaksanaan restrukturisasi berdasarkan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank. (*).

Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved