Corona di Bali

Ini Strategi Bertahan HIPMI Bali di Tengah Pandemi Corona 

Hipmi Bali memberikan strategi, dalam bertahan di tengah Pandemi Corona (Covid-19)

NET
Logo Hipmi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hipmi Bali memberikan strategi, dalam bertahan di tengah Pandemi Corona (Covid-19). Hal ini dibahas dalam Ritual (Rembug Virtual) bertema "Strategi bertahan untuk bangkit kembali, pengusaha muda Bali & Nusantara" secara online. 

Peserta online, adalah Ketua Umum BPP HIPMI, Mardani H. Maming. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani. Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Agus Pande Widura, Dewan Pembina BPD HIPMI Bali, seluruh BPC HIPMI kabupaten/kota se-Bali dan kader HIPMI Bali. 

"Kehadiran Covid-19 belum pernah diprediksi sebelumnya oleh berbagai kalangan, apalagi membayangkan dampaknya yang tidak hanya merugikan di bidang kesehatan tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia," kata Agus Pande Widura, dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali, Jumat (15/5/2020).

Bisa dipastikan dampak ini, kata dia, sangat dahsyat dan mempengaruhi semua lini perekonomian. Perubahan yang berdampak terhadap pelemahan ekonomi terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan menimbulkan Financial Distress dalam berbagai tahapan.

"Bali yang notabene adalah penyedia layanan pariwisata dunia sangat merasakan kondisi ini," imbuhnya. Tourism and supporting tourism yang ada sudah dipastikan tidak dapat beraktivitas. Hal ini sangat berdampak bagi sebagian besar masyarakat di Bali karena perputaran dana yang ada secara mayoritas berasal dari sektor ini. 

"Daya beli masyarakat menurun sangat drastis. Endingnya, pelaku usaha secara menyeluruh mengalami masa sulit ini,"tegasnya. Faktanya, pemerintah menerbitkan beberapa aturan yang terkait dengan stimulus ekonomi. Diantaranya, kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pegawai yang menerima penghasilan tetap dengan jumlah bruto tidak melebihi Rp 200 juta setahun. 

Selain itu bagi UMKM diberikan insentif atas PPh Final atas PP No 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah. Bagi korporasi yang wajib menyetorkan Installment tax (PPh Pasal 25) dapat memperoleh insentif berupa keringanan sebesar 30 persen berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, insentif PPh Pasal 22 Impor, PPN telah diatur dalam PMK No. 44 Tahun 2020. Selain itu sebelum PMK ini terbit, pemerintah (fiskus) juga telah menurunkan tarif PPh korporasi tahun 2020.

"Kebijakan moneter dengan menurunkan tingkat bunga acuan dan giro wajib minimum. Kebijakan pemerintah Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah berupa kelonggaran kredit bagi UMKM dalam batas kredit kurang dari Rp 10 miliar," katanya.

Kebijakan subsidi listrik untuk pelanggan PLN tertentu juga diterapkan di tengah masa pandemic ini. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu mempertahankan kondisi dan stabilitas ekonomi untuk tidak mencapai titik yang kritis. 

"Selain itu, kebijakan restrukturisasi hutang bank diharapkan dapat meredam tingkat Financial distress yang dialami korporasi tak terkecuali di Bali," katanya. Meskipun prediksi sederhana pada kwartal kedua ini adalah dalam posisi terendah, namun peluang untuk bangkit kembali tetap ada. 

Halaman
12
Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved