Breaking News:

Terbitkan PP Nomor 17 Tahun 2020, Jokowi Punya Kuasa Pecat PNS

Diketahui, Jokowi sekarang bisa pecat PNS lantaran Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden RI Joko Widodo 

TRIBUN-BALI.COM - Kini, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mempunyai kuasa untuk melakukan pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Diketahui, Jokowi sekarang bisa pecat PNS lantaran Jokowi terbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020.

Peraturan tersebut, berisi tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

PP tersebut mengukuhkan kuasa Presiden Jokowi untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.

BREAKING NEWS: 800 Pegawai RSD Mangusada Telah Jalani Rapid Test, 4 Orang Hasilnya reaktif

Dinas Pertanian Siapkan 10.000 Bibit Sayuran untuk Masyarakat Buleleng

Rapid Test di RSD Mangusada Ditemukan 4 Pegawai reaktif Positif, Saat Diuji Swab Hasilnya Negatif

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," demikian bunyi Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam Ayat 2 PP itu disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota.

Kewenangan presiden ini sama dengan yang dimuat dalam PP sebelumnya.

Namun, pada PP yang terbaru, yakni PP Nomor 17 Tahun 2020, presiden berhak menarik pendelegasian tersebut bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan tambahan ini tercantum dalam ketentuan tambahan pada Ayat 7 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dengan demikian, presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved