Corona di Bali

4 Hari Penerapan Perwali PKM di Denpasar, Belum Ada Desa/Lurah yang Mengajukan Pelaksanaan PKM

4 Hari Penerapan Perwali PKM di Denpasar, Belum Ada Desa/Lurah yang Mengajukan Pelaksanaan PKM

Tribun Bali/Putu Supartika
Hari ketiga penerapan PKM di Denpasar, terlihat sejumlah petugas melakukan pengecekan di Pos Biaung Denpasar, Minggu (17/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Senin (18/5/2020) merupakan hari keempat penerapan Perwali Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, hingga 4 hari diterapkan, belum ada desa atau kelurahan atau desa adat yang mengajukan PKM ke Pemkot Denpasar.

Sebagaimana bahasa di Perwali tentang PKM disebutkan, desa, kelurahan atau desa adat dapat mengajukan PKM.

Terkait belum adanya desa, kelurahan atau desa adat yang mengajukan PKM ini, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, yang ditemui di ruangannya, Senin (18/5/2020) mengatakan walaupun belum ada permohonan resmi, namun sudah ada beberapa yang berkeinginan mengajukan.

"Kalau permohonan secara resmi memang belum ada. Namun sudah ada beberapa yang mau mengajukan, ada Renon, Pemecutan Kaja, dan Penatih," kata Dewa Rai.

Selain itu, ia menambahkan, saat pelaksanaan sosialisasi di Denpasar Selatan juga sudah ada beberapa wilayah yang berkeinginan mengajukan.

"Kalau yang mengajukan kan harus isi form. Mungkin besok akan ada yang mengajukan," katanya.

Pihaknya berharap, agar serantak semua mengajukan.

"Walaupun tidak mengajukan di wilayah tersebut tetap berlaku Perwali ini karena berlaku seluruh Kota Denpasar," katanya.

Dewa Rai mengatakan dalam pelaksanaannya, semua harus berpedoman pada Perwali terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Sehingga pihaknya pun meminta agar petugas yang bertugas di lapangan tidak arogan.

"Petugas harus simpatik namun tetap tegas sesuai apa yang diatur Perwali. Berikan penjelasan bagi yang belum disiplin. Bukan semata-mata jatuhkan sanksi utamakan membina masyarakat agar lebih disiplin," kata Dewa Rai.

Dengan pemberlakuan PKM ini, Dewa Rai meminta masyarakat tidak resah.

Semua operasional pertokoan, pasar tetap berjalan, dan tidak ada penutupan.

Titik beratnya hanya penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Misal kalau ke pasar wajib masker kan awalnya imbauan, sekarang wajib dan ada sanksi. Mulai dari teguran, disuruh ambil masker atau beli. Kalau tidak, tidak boleh masuk," katanya.

Usulan PKM ini dilaksanakan setelah melakukan koordinasi dengan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 desa atau kelurahan.

"Untuk desa juga harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Desa (BPD), untuk kelurahan harus mendapat persetujuan pula dari badan pengawas di Kelurahan," katanya.

Sementara itu, untuk desa adat, selain mendapat persetujuan dari Walikota, Desa Adat juga sebelum melaksanakan PKM harus wajib mendapat rekomendasi dari Majelas Madya Desa Adat Kota Denpasar.

Alur penyelenggaraannya yakni dimulai dari melihat status wilayah pada laman website safecity.denpasarkota.go.id.

Selanjutnya desa atau kelurahan atau desa adat berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 di kelurahan maupun desa.

Usulan tersebut harus mendapat rekomendasi dari bendesa adat masing-masing, selanjutnya membuat berita acara usulan ke Walikota Denpasar, setelah mendapat persetujuan akan dilakukan penetapan.

Setelah disetujui, masing-masing wilayah segera membuat posko dan melakukan penjagaan pada perbatasan wilayahnya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved