Corona di Bali

DPRD Tabanan Kerap Terima Keluhan Warga, BLT DD 20 Desa Belum Cair 

Komisi I DPRD Tabanan kembali melakukan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabanan

NET
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi I DPRD Tabanan kembali melakukan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabanan di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (19/5).

Rapat kerja ini membahas terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Tabanan.

Secara umum Dewan masih menerima keluhan dari masyarakat terkait masih ada Desa yang menganggarkan BLT DD ini tidak sesuai dengan juknis yakni 25 persen jika menerima DD sebesar 800 Juta, 30 persen jika menerima 800 Juta-1.2 Miliar, dan selebih itu seharusnya menganggarkan 35 persen dari DD yang diterima.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi menuturkan, secara umum penyaluran BLT DD sudah berjalan lancar. Hanya saja dari 133 Desa yang ada, baru 113 Desa yang sudah menyalurkan, sedangkan 20 Desa lainnya masih dalam proses kemungkinan masih menemui kendala pada juknisnya.

"Secara umum sudah berjalan, tapi belum semua yang menyalurkan masih ada 20 Desa yang belum menyalurkan," ungkap Eka Nurcahyadi, Selasa (19/5).

Selain 20 Desa belum menyalurkan, kata dia, ada sejumlah desa yang menyalurkan dana desa kurang dari Juknis yang tertera. Bahkan, ada juga sejumlah desa yang hanya menganggarkan Rp 10, 20, 30, dan dibawah Rp 50 Juta untuk BLT DD ini. Kebanyakan, pihak desa masih berpedoman terhadap 14 kriteria tersebut. Padahal sudah ditegaskan oleh daerah, untuk sasaran penerima BLT merupakan warga yang terdampak, misalnya PHK dan Dirumahkan.

"Untuk mengantisipasi adanya protes atau keluhan dari warga nantinya semisal pandemi ini masih berlanjut, kami di Dewan berencana akan membuatkan payung hukum agar pihak desa nantinya mungkin bisa menambah jumlah penerima atau mengganti pemberian BLT dengan sembako atau apa nanti formulanya," tegasnya.

Eka menegaskan, intinya siap akan mengkawal proses penyaluran ini agar nantinya tidak ada penyelewengan atau tindak pelanggaran di kemudian hari.

"Yang jelas ini harus diawasi bersama-sama agar berjalan dengan lancar dan tepat sasaran juga," tegasnya.(mpa)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved