PKB Bali Siap Jika Pilkada Serentak Diundur, Keselamatan Masyarakat Yang Utama

PKB Bali Siap Jika Pilkada Serentak Diundur, Keselamatan Masyarakat Yang Utama

Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua PKB Bali Bambang Sutiyono (kiri) saat menyalurkan bantuan paket sembako, berupa beras, minyak goreng dan gula kepada masyarakat dan warga yang terdampak pandemi di Kantor DPW PKB Bali, Denpasar, Bali, Rabu (13/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pilkada Serentak 2020 telah ditunda dari jadwal sebelumnya yakni 23 September 2020.

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi diputuskan bahwa pesta demokrasi tersebut akan diundur di bulan Desember 2020.

Hanya saja, dalam Perppu tersebut terdapat opsi terbuka untuk kembali mengundurkan Pilkada apabila wabah corona masih melanda Indonesia. Hal ini membuat partai-partai yang ikut dalam Pilkada nanti ikut angkat bicara, salah satunya PKB.

Ketua DPW PKB Bali, H. Bambang Sutiyono alias Bang Yono mengatakan sesuai dengan rapat bersama antara pemerintah dan penyelenggara pemilu, keputusan Pilkada digelar Desember 2020 merupakan sebuah alternatif.

Ia juga menambahkan bahwa belakangan Menkes Terawan Agus Putranto bahkan telah menyarankan agar Pilkada diundur hingga pandemi berakhir. Hal ini membuat pihaknya tidak masalah apabila Pilkada harus kembali diundur.

"Kalau memang suasana seperti itu, saya kira bukan hanya Menkes yang menolak, semua warga, semua rakyat menolak. Kumpul sepuluh, dua puluh orang orang saja tidak boleh," kata Bang Yono kepada Tribun Bali, Selasa (19/5/2020).

Untuk diketahui, Pilkada Serentak sendiri akan diselenggarakan pada 270 daerah, yakni, masing-masing 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Untuk Bali sendiri ada 6 kabupaten/kota yang akan melaksanakannya, diantaranya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

Di Bali sendiri, PKB berkesempatan untuk menjadi salah satu pengusung Pilkada Jembrana. Ini dikarenakan partai besutan H. Abdul Muhaimin Iskandar alias Gus AMI tersebut memiliki 2 kursi legislatif atau 5,71 persen suara parlemen. Sedangkan, di lima Pilkada lainnya PKB harus puas hanya sebagai partai pendukung akibat tidak memiliki satu kursi-pun di DPRD setempat.

Bang Yono juga menambahkan bahwa opsi Pilkada digelar Desember 2020 menurutnya bukanlah harga mati. Opsi ini bisa sewaktu-waktu dievaluasi, tergantung situasi COVID-19 di dalam negeri.

Ia menekankan apabila Juli 2020 wabah virus corona belum reda. Maka, Pilkada akan otomatis akan ditunda ke tahun 2021. Terkait hal tersebut pihaknya memilih menyerahkan kepada kesepakatan DPR Pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Halaman
123
Penulis: Ragil Armando
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved