Corona di Bali

Ancaman Hukuman Mati Jika Selewengkan Anggaran Saat Masa Tanggap Darurat Covid-19

Jika ada pihak yang nekat melakukan penyelewengan anggaran negara saat masa Covid-19, ancaman hukuman yang diberikan hukuman mati atau seumur hidup

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kasi Intel Kejari Klungkung I Gusti Ngurah Anom Sukawinata, didampingi Kasi Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Klungkung, Cok Gede Agung Indrasunu saat ditemui di kantornya, Klungkung, Bali, Rabu (20/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Kejaksaan Klungkung terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran negara selama masa tanggap darurat Covid-19.

Tidak tanggung-tanggung, Kejari Klungkung menegaskan jika ada pihak yang nekat melakukan penyelewengan anggaran negara saat masa Covid-19 saat ini, ancaman hukuman yang diberikan hukuman mati atau minimal sumur hidup.

Kasi Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Klungkung, Cok Gede Agung Indrasunu menjelaskan, sebenarnya sejak awal Kejari Klungkung melakukan pendampingan hukum, terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran negara selama masa tanggap darurat Covid-19.

"Dari Pemda Klungkung memang ada permintaan untuk kami lakukan pendampingan hukum, mulai dari refocusing kegiatan, relokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan Covid-19," ungkap Cok Gede Agung Indrasunu saat ditemui di ruangannya, Rabu (20/5/2020).

Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang memang sangat rawan terjadi permasalahan hukum, misalnya pengadaan barang dan jasa.

Karena sifatnya darurat, saat ini pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang seperti biasanya.

"PPK (pejabat pembuat komitmen) bisa langsung menunjuk penyedia, karena sifatnya darurat. Mereka harus memastikan penyedia terkait ketersiapan barang, hingga kewajaran harga. Disana biasanya yang juga rawan terjadi permasalahan hukum," jelas Cok Indrasunu.

Meskipun proses pengadaan telah didampingi oleh pihak kejaksaan, nantinya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) tetap akan melakukan audit dari proses pengadaan barang dan jasa itu. Jika ada temuan harga yang kemahalan, peyedia wajib melakukan pengembalian selisih harganya.

"Sejauh ini terkait pengadaan barang dan jasa, belum ada kami temukan indikasi penyelewengan. Dinas Kesehatan yang dalam hal ini sebagai salah satu leading sector penanganan Covid-19, sejak awal memang kami dampingi dalam penggunaan anggarannya," jelasnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Klungkung I Gusti Ngurah Anom Sukawinata mengungkapkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pemantauan terhadap penyaluran berbagai bantuan terkait Covid-19 ke masyarakat, khususnya penyaluran bantuan langsung tunai.

Halaman
12
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved