Posko THR Kemnaker Sudah Terima 735 Pengaduan dan Konsultasi selama Periode sejak 11-18 Mei

Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR

tribun bali/dwisuputra
Ilustrasi THR 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 735 pengaduan dan konsultasi selama periode sejak 11-18 Mei lalu.

Di mana, jumlah tersebut terbagi atas 422 pengaduan terkait pembayaran THR dan 313 konsultasi THR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seluruh pengaduan dan konsultasi tersebut sudah selesai ditindaklanjuti.

“Posko THR ini telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun pengaduan THR. Semua telah kita tindaklanjuti,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Rabu (20/05/2020).

Berdasarkan laporan kriteria pengaduan THR, yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326 pengaduan, sedangkan yang tidak mampu membayar ada 274.

Petisi Pramugari Batik Air yang THR nya Belum Dibayarkan, Hampir Mencapai 1.500 Penanda Tangan

Lion Air Group Tunda Pemberian THR Karyawannya? Begini Penjelasan Manajemen

Dari 274 yang tidak mampu bayar THR, ada 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR.

Menurut Ida, setiap pengaduan yang diterima langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

Kemenaker akan terus mendorong dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha sehingga didapatkan solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR.

Diharapkan, dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi laporan internal perusahaan yang transparan.

Nantinya, hasil kesepakatan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ida pun menegaskan, ada sanksi administratif bagi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, yakni sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Sementara, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5%.

“Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh,” pungkas Ida. (*)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul, Posko THR Kemnaker sudah terima 735 pengaduan dan konsultasi, https://nasional.kontan.co.id/news/posko-thr-kemnaker-sudah-terima-735-pengaduan-dan-konsultasi

Editor: Kambali
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved