Breaking News:

Sponsored Content

Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Badung Monitoring Penyaluran BST di Desa Mengwi

Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II di Desa mengwi, yang bertempat di Bencingah Puri Ageng

Istimewa
Wabup Suiasa saat memimpin Monitoring Penyaluran BST Tahap II di Bencingah Puri Ageng Mengwi, Kamis (21/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II di Desa mengwi, yang bertempat di Bencingah Puri Ageng Mengwi, Kamis (21/5/2020).

Langkah ini untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tepat sasaran.

Kegiatan monitoring dipimpin langsung Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa yang juga Wakil Ketua I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPD RI Komite III Dapil Bali A A Gde Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Ari Dwikora Tono, Kejari Badung Hari Wibowo, Insepektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Wakil Kepala Kantor Pos Denpasar I Gusti Ngurah Mahaputra, Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Anggota DPRD Badung I Nyoman Satria, Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, Kadis PMD Komang Budi Argawa, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana, Pj. Perbekel Mengwi IB. Suryana serta Bendesa Adat Mengwi AA Gelgel.

Pencarian Nelayan Hilang Belum Membuahkan Hasil, Besok Tim SAR Lanjutkan Pencarian

Peningkatan Tertinggi, Hari Ini Kasus Positif COVID-19 Bertambah Signifikan Capai 973 Orang

Ambulans Bermuatan Jenazah Masuk Jurang di Buleleng, Sopir Tiba-tiba Hilang Kendali

Wabup Suiasa mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini sebagai wujud akselerasi pemerintah dengan semua pihak terkait, guna memastikan bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang sedang dalam keadaan susah dan sulit akibat pandemi Covid-19.

“Hari ini kita melakukan monitoring penyaluran BST Tahap II  untuk Desa Mengwi dengan jumlah penerima sebanyak 226 orang sekaligus kita dipantau oleh DPD RI, Kejari, BPKP dan Inspektorat provinsi Bali."

"Perlu juga diketahui bahwa data penerima bantuan ini sudah didasarkan pada musyawarah desa yang sudah melalui verifikasi dan cleansing data secara berjenjang, transparansi data penerima bantuan yang terjamin, sehingga tidak ada warga yang mendapatkan bantuan secara double,” katanya.

Lebih lanjut Suiasa mengatakan sebelum adanya wabah virus corona ini, sudah ada program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah.

Disperindag Kota Denpasar Sosialisasikan PKM ke-20 Pasar Rakyat di Kota Denpasar

Telan Kerugian Rp 100 Juta, Kebakaran di Darmasaba Abiansemal Akibat Kompor yang Lupa Dimatikan

Penerima PKH sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta kondisi rumah yang memprihatinkan.

Jika terdapat masyarakat dengan kriteria seperti itu agar para Kepala Desa melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved