Corona di Bali

Tim Hukum Layangkan Surat Permohonan SP3 Kasus Ngaben Sudaji ke Polres Buleleng

Tim Hukum Berdikasi Law Office Gede Pasek Suardika mendesak kepolisian segera menghentikan kasus tersangka ngaben Sudaji.

Istimewa
Tim Hukum Berdikasi Law Office Gede Pasek Suardika menyerahkan surat permohonan SP3 kepada Kapolres Buleleng Selasa (26/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Tim Hukum Berdikari Law Office Gede Pasek Suardika mendesak kepolisian segera menghentikan kasus tersangka ngaben Sudaji.

Mereka datang ke Polres Buleleng menyerahkan permohonan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

“Kami menindaklanjuti kasus Ngaben Sudaji dengan menyerahkan surat permohonan SP3 kepada Kapolres Buleleng agar dengan segera menghentikan kasus tersangka Ngaben Sudaji,” kata Kuasa Hukum Nyoman Agung Sariawan SH dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Selasa (26/5/2020).

Surat permohonan SP3 ditandatangani oleh Gede Pasek Suardika, Sariawan, Made Kariada, Gede Suryadilaga, Made Arnawa.

Tim Hukum yang datang ke Polres Buleleng adalah Sariawan bersama Kuasa Nonlitigasi Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana dan Kadek Cita Ardana Yudi.

Batuk Sejak Lama, Satu Penghuni di Padangsambian Dinyatakan Positif Covid-19 & Berujung Isolasi Gang

Diduga Ingin Kuasai Harta Warisan, Pria di India Ini Bunuh Istrinya dengan Melepaskan Ular Kobra

2 Orang Ini Tertangkap CCTV Diduga Pemasang Patung Nyi Roro Kidul di Karang Pantai Water Blow

Mereka juga menyerahkan surat tersebut ke Kejaksaan Negeri Singaraja.

Sariawan mengatakan bahwa kliennya tidak layak dijadikan tersangka oleh kepolisian karena tidak melakukan niat jahat dalam ngaben.

“Ketika prosesi Ngaben berlangsung di Desa Sudaji, status daerah Bali dan Buleleng tidak dalam status PSBB atau karantina wilayah terkait wabah tetapi masih bersifat himbauan. Dalam pelaksanaannya sebelum telah dilakukan koordinasi berbagai pihak sehingga tidak ada niat jahat dalam pelaksanaan Ngaben tersebut,” katanya.

Sementara itu, Waketum DPP Persadha Nusantara Suardana menyatakan dalam pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), polisi harus mengedepankan pembinaan daripada pemidanaan.

Pernyataan Mendagri yang juga mantan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan hukum sosial seperti push up.

Serta pakar hukum Tata Negara mantan Menkumham Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa PSBB tidak bisa dipidana.

Kondisi Terkini Gang Dilockdown di Jalan Gunung Salak Denpasar, 75 Orang Diisolasi

Besok Batas Akhir Pengiriman Foto Meteran Listrik PLN, Hubungi Nomor WhatsApp PLN Ini

BREAKING NEWS! Satu Pendatang Positif Covid-19, Satu Gang di Padangsambian Klod Denpasar Dilockdown

“Untuk di tingkat PSBB saja penyikapan hukumnya seperti itu, tentu tidak masuk akal jika masih tahap himbaun lalu dijatuhkan proses penegakan hukum pemidanaan,” kata Suardana.

Untuk kebaikan semua pihak dan menjaga proses Ngaben berlangsung rahayu, tersangka sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagai bentuk ikut menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Walaupun secara hukum tidak ada kesalahan yang layak dipidana.

Banyak kasus orang berkumpul melebihi 25 orang yang terjadi di seluruh Indonesia yang tidak ada diproses hukum secara pidana. Tentu semua orang punya hak tidak diperlakukan diskriminatif secara hukum, sebab berlaku sama untuk semua warga negara.

Pemidanaan adalah ultimum remidium dan dilihatkan kemanfaatan hukumnya bagi tujuan hukum itu sendiri. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved