Corona di Bali

Anggota DPRD Buleleng Minta Pemkab Ikut Bantu New Normal di Sektor Pendidikan Agama

Anggota DPRD Buleleng dari PKB, Mulyadi Putra berharap Pemkab Buleleng dapat memperhatikan pondok pesantren atau ponpes saat penerapan new normal

Dok PKB
Anggota DPRD Buleleng dari PKB,  Mulyadi Putra. 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Rencana new normal atau pola hidup baru di masa perang melawan pandemi Covid-19 ini mendapat tanggapan dari legislator di DPRD Buleleng.

Anggota DPRD Buleleng dari PKB, Mulyadi Putra mengaku berharap Pemkab Buleleng dapat memperhatikan pondok pesantren atau ponpes saat penerapan pola hidup baru tersebut.

Dalam pandangan PKB, pemerintah dalam bergerak menyiapkan new normal lebih mengutamakan bidang ekonomi. Sedangkan bidang pendidikan, khususnya pondok pesantren (ponpes) belum terlihat.

Ia juga menyebut, perhatian pemerintah pada pondok pesantren bisa dengan mengalokasikan anggaran APBD.

Hal itu sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan, kesehatan dan kehidupan, yang merupakan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Pemerintah harus membantu ponpes tanpa diminta. Sektor pendidikan ini wajib diperhatikan. Karena pesantren paling rentan penyebaran virus Corona," tuturnya, Minggu (31/5/2020).

Diketahui, mayoritas dari 28 ribu ponpes di Indonesia adalah pesantren salaf alias tradisional, dari jumlah tersebut ada 14 ponpes yang terdapat di Gumi Panji Sakti.

Tidak hanya itu, banyak warga Muslim Buleleng yang menyekolahkan anak-anaknya ke ponpes di Jawa Timur.

Di ponpes-ponpes tersebut, umumnya para santri memakai air bersama-sama di kolah besar, dan tinggal berjubel di bilik yang telah dipenuhi barang.

Menurut dia, tidak banyak pondok yang memiliki fasilitas kran air mancur untuk wudu, dan menyediakan dipan individual untuk setiap santri.

Bahkan kebanyakan santri makan bersama di satu nampan dan tidur berdempetan.

"Santri paling berisiko soal kesehatan. Maka perlu perhatian khusus menjelang new normal," katanya.

PKB sepenuhnya mendukung kebijakan kegiatan pesantren dan revitalisasi rumah ibadah dalam menghadapi new normal yang dikeluarkan Kementerian Agama RI pada Rabu 27 Mei 2020.

Dalam kebijakan tersebut Kemenag melakukan 8 upaya.

Pertama, membuat regulasi, termasuk mengatur bagaimana santri sebelum tiba di ponpes, ada koordinasi dengan RT, RW, lingkungan setempat.

Kedua, koordinasi dengan instansi terkait.

Ketiga, menyusun metode pembelajaran ala new normal.

Keempat, mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran jarak jauh bagi ponpes yang menyelenggarakan.

Kelima, mempersiapkan sarana prasarana pesantren menghadapi kondisi new normal.

Keenam, memberikan bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan ponpes.

Ketujuh, menyediakan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan.

Kedelapan, Kemenag dalam suratnya tersebut mengupayakan peningkatan gizi bagi santri, guru dan tenaga kependidikan pesantren.

Ia juga menambahkan, kebijakan Kemenag harus disinkronkan dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait.

Diantaranya, Kementerian Keuangan harus menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan langkah-langkah new normal pesantren.

Berikutnya, Kementerian Kesehatan harus memerintahkan Dinas Kesehatan di daerah untuk memfasilitasi tes kesehatan bagi santri dan guru yang akan kembali ke pondok pesantren.

"Juga menyiapkan sarana kesehatan di pondok pesantren. Serta memberikan bantuan peningkatan gizi bagi santri dan para gurunya," katanya.

Adapun Kementerian Perhubungan, kata dia, harus memfasilitasi pengangkutan para santri kembali ke pondok pesantren, dengan alat transportasi yang sesuai.

Berikutnya, Kementerian Dalam Negeri perlu mengirimkan radiogram kepada pemerintah daerah untuk mendukung penerapan new normal di pondok pesantren.

"Ini semua harus segera dilakukan pemerintah. Secepat-cepatnya," ujar pria yang juga duduk sebagai Mustasyar MWC NU Kecamatan Gerokgak ini.

(*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved