Corona di Bali

Sugawa Korry Minta Petugas di Gilimanuk Tegas Mengawasi Kedatangan Orang Masuk Bali

Wakil Ketua DPRD Bali mengapresiasi sikap tegas Bupati Jembrana, I Putu Artha yang menindak tegas warga yang masuk ke Bali tanpa membawa rapid test

Dok Bali
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry (baju putih udeng kuning). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi sikap tegas Bupati Jembrana, I Putu Artha yang menindak tegas warga yang masuk ke Bali tanpa membawa hasil rapid test.

Menurutnya, Jembrana sebagai pintu masuk paling barat di Bali sudah sewajarnya menjadi ujung tombak dalam mencegah persebaran virus Corona atau Covid-19.

"Ya kan yang lebih utama di kita dulu," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (31/5/2020) malam.

Pria yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini menegaskan, semua pihak yang ada di Gilimanuk perlu tegas dalam mengawasi kedatangan warga ke Provinsi Bali.

Bahkan, pihaknya meminta agar kasus warga yang lolos masuk ke Bali tanpa membawa hasil rapid test harus diusut sampai ke akar-akarnya.

19 Orang Lolos Masuk Bali Lewat Pelabuhan Gilimanuk Tanpa Rapid Test Langsung Dipulangkan

Ada Penumpang Travel Lolos Tanpa Surat Rapid Test di Gilimanuk, Ini Tanggapan Polda Bali

Menurutnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi publik Bali.

"Tapi yang lebih prinsipil kan pengawasan di internal lebih dulu, harus tegas dan semua berjalan sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai yang harus tegas dikembalikan," tegasnya.

Sugawa Korry mengimbau dan berharap agar Pemprov Jawa Timur tegas terkait pengawasan bersama para warga yang masuk antar provinsi tersebut.

"Kalau di pemerintah provinsi lain itu kan sifatnya mengharapkan dan menghimbau," harapnya.

Pun terkait siapakah yang akan menanggung tiket kembali ke Jawa jika banyak orang yang tidak lolos di Gilimanuk.

Ia meminta Pemkab Jembrana dan Pemprov Bali duduk bersama membahas hal tersebut, apalagi antara Bupati Jembrana dan Gubernur Bali berasal dari satu partai yakni PDI Perjuangan.

"Ya itu semua kan harus dikoordinasikan. Itu kan katanya bupati dan gubernur satu jalur. Jadi harus satu bahasa itu. Kalau koordinasinya baik, saya kira nggak sulit," tukasnya.

(*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved