Corona di Bali

Wakil Walikota Denpasar Sebut Ada Usulan Ini, Tentang Insentif Pecalang Saat Penerapan PKM

Jaya Negara Sebut Ada Usulan 10 Pecalang Masing-masing Banjar di Denpasar Dapat Insentif dalam Hal Penerapan PKM

Tribun Bali/Rizal Fanany
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang memasuki zona Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Pos Induk Umanyar, Ubung, Denpasar, Bali, Jumat (15/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) telah diterapkan sejak 15 Mei 2020 lalu.

Penjagaan di 8 titik perbatasan Kota Denpasar, Bali pun telah dilakukan.

Dan kini PKM mulai diterapkan di tingkat desa dan kelurahan yang telah dimulai 29 Mei 2019 kemarin yang dilakukan oleh 5 desa dan kelurahan yakni Desa Pemecutan Kaja, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan, dan Kelurahan Sesetan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan PKM, menurut Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Senin (1/6/2020) jero bendesa di Denpasar berharap PKM ini tetap dilaksanakan.

Menu Dessert Nanti Malam, Resep Puding Buah Nata De Coco Enak dan Lembut, Yuk Coba Masak di Rumah!

4 Makanan Ini Bisa Mencegah Kanker Payudara, Ikan Salmon Memiliki Asam Lemak Omega 3 yang Tinggi

Hujan Deras di Denpasar Semalam, Terjadi Longsor Hingga Banjir di Sejumlah Wilayah

"Ada saran diutamakan juga bagaimana antisiapsi arus balik apalagi yang tidak memiliki identitas," katanya.

Untuk saat ini pihaknya mengaku tengah menggalakkan penerapan di tingkat desa kelurahan dan menggalakkan pecalang banjar.

"Sekarang sentralnya sudah ke tingkat banjar," katanya.

Sementara itu, untuk insentif pecalang yang bertugas sebenarnya secara kajian sudah ada edaran Menteri Dalam Negeri.

Dan Walikota Denpasar sempat akan membantu pecalang dengan dana langsung sebesar Rp 5 juta dari dana hibah.

Namun dikarenakan dana hibah tidak boleh diberikan secara berturut-berturut maka pihaknya mengambil alternatif lain.

Di mana direncanakan untuk insentif ini akan menggunakan dana APBD Kota Denpasar.

"Kajian yang selanjutnya, pecalang kami akan kasi insentif apa dihitung konsumsi, atau honor tergantung berapa kali bertugas," katanya.

Jaya Negara mengatakan sudah ada usulan yang masuk di mana 10 pecalang di masing-masing banjar diberikan insentif.

"Sekarang masih proses kajian agar fiks. Kalau misalnya bisa cash kan sudah diberikan, tapi kan terbentur mekanisme," katanya. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved