5.316 Pelanggan Diberi Pembebasan dan Keringanan Pembayaran Air

Sebagai upaya untuk membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, atau yang dulu disebut PDAM Buleleng

net
Ilustrasi PDAM. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA – Sebagai upaya untuk membantu masyarakat ditengah pandemi Covid-19, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, atau yang dulu disebut PDAM Buleleng, memberikan pembebasan dan keringanan pembayaran air, kepada 5.316 pelanggan yang tergolong kurang mampu. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan terhitung sejak Juni hingga Agustus.

Dirut Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, I Made Lestariana pada Kamis (4/6) mengatakan, keringanan pembayaran tarif air ini diberikan kepada masyarakat Buleleng yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta sekolah dan tempat-tempat ibadah.

Lestariana menyebut, jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS sejatinya ada 25.697 KK. Namun, dari jumlah itu, yang sudah terkonfirmasi menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng baru 2.127 pelanggan. Sementara sisanya, masih dalam proses verifikasi dan validasi. “Untuk yang belum, atau yang tercecer ini, nanti akan kami masukan dalam penatapan putusan Bupati berikutnya. Jadi untuk yang masuk di DTKS baru 2.127 pelanggan yang bisa kami berikan pembebasan dan keringanan, biar cepat,” katanya.

Sementara untuk pelanggan yang berpenghasilan rendah (MBR) tercatat sebanyak 4.525 pelanggan. Namun setelah dilakukan seleksi, yang mendapatkan pembebasan dan keringanan pembayaran air hanya 1.857 pelanggan. “Kebijakan ini juga kami berikan untuk golongan sosial 1 dan sosial 2 seperti tempat ibadah dan sekolah. Berdasakran data, jumlah pelanggan yang masuk dalam sosial 1 dan sosial 2 ada 1.332 pelanggan. Sehingga bila ditotalkan jumlah pelanggan sementara yang mendapatkan kebebasan dan keringanan pembayaran air ini sebanyak 5.316 pelanggan,” terangnya.

Lestariana menjelaskan kebijakan pembebasan dan keringanan pembayaran air ini hanya berlaku jika pemakaian air dibawah 10 meter kubik. Bila lebih dari 10 meter kubik, maka sisanya akan menjadi tanggungan dari pelanggan itu sendiri. “Kalau pemakaian dibawah 10 meter kubik, otomatis bebas tagihan rekening airnya. Sementara kalau lebih diatas 10 meter kubik, tentu harus membayar sisanya. 10 meter kubik itu adalah acuan dari WHO dan Permendagri untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi rumah tangga. Ini juga dilakukan agar air yang digunakan lebih efisien,” jelasnya. (rtu)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved