Breaking News:

Corona di Bali

Update Covid-19: 349 Orang Telah Sembuh di Bali, Kasus Positif di Indonesia Sudah 28.233 Kasus

jumlah pasien yang telah sembuh sejumlah 349 orang (bertambah 7 orang WNI, terdiri dari 2 orang PMI dan 5 orang Transmisi lokal)

Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan masker sebagai langkah preventif penyebaran viris corona (Covid-19) 

TRIBUN-BALI.COM - Kota Denpasar masih menjadi daerah dengan sebaran kasus positif Covid-19 di Bali.

Berdasarkan data per Rabu (3/6/2020), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 99 kasus.

Dilansir dari laman pendataan.baliprov.go.id/ pada Kamis (4/6/2020) pagi, Kabupaten Bangli menyusul di posisi kedua sebagai daerah dengan sebaran kasus positif terbanyak di Bali.

Jumlah kasus positif Covid-19 Kabupaten Bangli yaitu 97 kasus.

Kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng (91 kasus), Badung (55 kasus), Gianyar (35 kasus), Karangasem (31 kasus), Klungkung (28 kasus), Tabanan (20 kasus), dan Jembrana (17 kasus).

Per Rabu (3/6/2020) kemarin, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mencatat jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Bali sudah mencapai 490 kasus.

Kemarin, jumlah kasus positif bertambah sebanyak 3 orang WNI yang terdiri dari 1 orang PMI dan 2 orang Transmisi Lokal.

Berikutnya jumlah pasien yang telah sembuh sejumlah 349 orang (bertambah 7 orang WNI, terdiri dari 2 orang PMI dan 5 orang Transmisi lokal).

Jumlah pasien yang meninggal masih sama dengan hari sebelumnya, yaitu sejumlah 5 orang.

Sedangkan jumlah pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) sebanyak 136 orang yang berada di 8 rumah sakit dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT RS Nyitdah dan BPK Pering.

"Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi oleh imported case. Sedangkan untuk transmisi lokal komulatif berjumlah 219 orang," kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Rabu (3/6/2020).

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengumumkan bahwa pada 5 Juni mendatang, para pegawa aparatur sipil negara (ASN) akan kembali mulai bekerja.

Ia menyampaian kebijakan soal sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan kehidupan Era Baru di instansi pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 730/9899/MP/BKD.

“Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri,” kata Gubernur dalam konferensi pers live streaming di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (3/6/2020).

Menurut Gubernur Koster, surat edaran yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2020 ini bertujuan memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja instansi secara efektif, namun tetap mengutamakan prosedur kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, mencuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan lainnya.

“Pelaksanaannya mencakup pimpinan instansi, pegawai, masyarakat dan berbagai instansi terkait lainnya,” sebut Gubernur kelahiran Sembiran, Kabupaten Buleleng ini.

“Dalam hal ini, prosedur kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Termasuk mengingatkan masyarakat, seperti wajib memakai masker jika ingin mendapat pelayanan publik. Tolong ini digarisbawahi, harus jadi perhatian bagi kita semua,” imbuhnya menegaskan.

Gubernur Koster juga menekankan kepada semua pimpinan OPD mulai dari dinas, biro dan badan agar betul-betul memastikan penerapan protokol kesehatan ini dengan disiplin.

“Dibentuk pula tim pengawas agar dilaksanakan dengan baik dan ketat,” tegasnya.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan kinerja pemerintahan sesuai pemberlakuan SE ini terutama sektor layanan publik akan tetap maksimal.

Koster menegaskan, pemberlakuan SE ini pada 5 Juni mendatang hanya bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik.

Sehingga, belum berlaku untuk sektor lain seperti pendidikan, industri, perdagangan dan lainnya.

“Jadi masih terbatas pada kantor pemerintahan. (Kebijakan) ini dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat. Jadi harus dilaksanakan di daerah,” terangnya.

17 Desa/Kelurahan di Denpasar Ajukan PKM
Sementara itu, sebanyak 17 desa maupun kelurahan di Denpasar yang sudah mengajukan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) ke Pemkot Denpasar per Rabu kemarin.

Adapun 17 desa maupun kelurahan tersebut yakni Desa Pemecutan Kaja, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan, Kelurahan Sesetan, Kelurahan Ubung, Kelurahan Serangan, Desa Padangsambian Klod, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Sanur, Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kelod, Desa Dangin Puri Kangin, Kelurahan Penatih, dan Desa Ubung Kaja.

Dari 17 desa maupun kelurahan tersebut, 10 desa maupun kelurahan sudah menerapkannya.

Diketahui 5 desa maupun kelurahan telah mulai menerapkan PKM pada Kamis (28/6/2020) yakni Desa Pemecutan Kaja, Desa Sanur Kauh, Kelurahan Panjer, Kelurahan Pedungan, dan Kelurahan Sesetan.

Sedangkan 5 desa mulai menerapkan Selasa (2/6/2020) kemarin yakni Kelurahan Ubung, Kelurahan Serangan, Desa Padangsambian Klod, Kelurahan Kesiman dan Kelurahan Sanur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat diwawancarai Rabu (3/6/2020).

"Ini yang melaksanakan plus desa adatnya. Karena kan satu paket itu," kata Dewa Rai.

Desa maupun kelurahan yang menerapkan PKM ini akan membuat posko di perbatasan dan akan dijaga oleh pecalang beserta aparat desa maupun lurah lainnya.

Terkait penerapan PKM oleh desa dan kelurahan tersebut, pelaksanaannya berjalan seperti yang sudah-sudah.

Hanya saja dikuatkan kembali apa yang sudah berjalan selama ini terkait protokol kesehatan.

"Ya kan berjalan seperti selama ini, tidak ada perbedaannya. Hanya kuatkan lagi apa yang sudah berjalan, kuatkan kembali di desa, desa adat dan kelurahan. Tidak aada lagi hal-hal yang baru. Sosialisasi terus kami lakukan, jam operasional tetap dibatasi sampai pukul 21.00 Wita," katanya.

Hanya saja, untuk desa atau kelurahan yang masuk zona merah akan membuat dua pos penjagaan.

Pos penjagaan ini diatur oleh masing-masing desa atau kelurahan dan dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Denpasar dengan melibatkan aparat dari perhubungan maupun Satpol PP.

"Kalau tidak zona merah, cukup satu pos. Nanti masing-masing wilayah yang menentukan di mana mau dibuat pos tersebut, bisa di banjar atau pintu masuk," katanya.

Tujuan pembuatan pos ini adalah untuk memperketat penjagaan pintu masuk.

Ia menekankan juga bahwa tak ada penutupan dalam penerapan PKM di tingkat desa maupun kelurahan ini.

"Ini untuk memudahkan komunikasi dan seleksi juga, tidak ada penutupan. Berjalan seperti di penjagaan pos perbatasan," katanya.

Jika memang di wilayah tersebut terjadi transmisi lokal maka akan diadakan isolasi namun dalam skala kecil misalnya satu gang.

Terkait kebutuhan sembako akan menjadi tanggungjawab Satgas baik Desa atau Kelurahan maupun Gugus Tugas Kota Denpasar.

Untuk penjagaan masing-masing wilayah yang melaksanakan PKM, teknisnya juga diatur oleh wilayah masing-masing.

Perkembangan Covid-19 di Indonesia
Di tingkat nasional, jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus meningkat.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per Rabu (3/6/2020) ada sebanyak 684 sehingga totalnya menjadi 28.233 orang.

Kemudian untuk pasien sembuh menjadi  8.406 setelah ada penambahan sebanyak 471 orang.

Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 35 orang sehingga totalnya menjadi 1.698.

“Kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga totalnya menjadi 28.233,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Adapun data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif yaitu DKI Jakarta 7.623 orang, Jawa Timur 5.318, Jawa Barat 2.319, Sulawesi Selatan 1.668, Jawa Tengah 1.455 dan wilayah lain sehingga totalnya 28.233. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved