Sponsored Content

Gandeng KPK, Pemkab Jembrana Gelar Sosialisasi Online Pengendalian Gratifikasi

Pemerintah Kabupaten Jembrana mengadakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Kamis (4/6/2020).

Istimewa
Foto: Pelaksanaan seminar online Gratifikasi di lingkup Pemkab Jembrana, Kamis (4/6/2020) kemarin. 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Membangun komitmen bersama bebas dari tindakan korupsi, serta mendorong terwujudnya good government, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengadakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Kamis (4/6/2020).

Sosialisasi digelar secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, diikuti para Kepala OPD, ASN serta pejabat struktural menangani pelayanan masyarakat di lingkup Kabupaten Jembrana, Bali.

Selaku narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Handayani Kordinator KPK Wilayah Bali, M. Indra Furqon serta Dimas Marasoma Sumarsono dari Kordinator Group Head Direktorat Gratifikasi .

Kordinator KPK Wilayah Bali,Handayani mengatakan, sosialisasi gratifikasi bentuk komitmen KPK dalam pengendalian gratifikasi di seluruh instansi pemerintahan.

Pihak Sekolah Sambut Positif Kebijakan Koster yang Salurkan Bantuan Pada Siswa Swasta di Bali

Rencana Geser Dana Stimulus Koperasi ke UMKM, Pengajuan Stimulus UMKM di Tabanan Capai 7 Ribu

Kondisi Keuangan Klub London Ini Terbebani, Tottenham Hotspurs Pinjam Utang ke Bank

Secara daring, KPK menyampaikan tentang dasar hukum dan hal-hal teknis terkait gratifikasi lainnya.

Selain itu, terkait tata cara pelaporan, agar dapat memberikan pemahaman yang utuh.

“Bahwa sebagai penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi. Karena ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, “ paparnya.

Sementara Inspektur Jembrana, Ni Wayan Koriani mengatakan, melalui Sosialisasi Gratifikasi akan memberikan informasi serta pemahaman yang benar tentang apa itu gratifikasi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan khususnya di Kabupaten Jembrana.

“Peserta sosialisasi kita tekankan kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Juga turut serta Sekretaris dan Kepala Bidang pada masing-masing OPD. Sedangkan khusus kepada OPD yang memberikan pelayanan langsung diikuti oleh semua pejabat strukturalnya. Sehingga jumlah peserta seluruhnya mencapai 90 orang,“ terangnya.

Menurutnya, selain memberikan pemahaman yang benar terkait gratifikasi, sosialisasi diharapkan menjadikan landasan dasar terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dari gratifikasi.

“Seluruhnya mesti terlibat dalam pengawasan. Sudah ditekankan agar tim UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) bisa memantau dan mendorong OPD terutama mereka yang memberikan pelayanan langsung. Tujuannya agar tidak melakukan gratifikasi ataupun suap. Apabila ada segera malaporkan ke KPK, “ pungkasnya. (*).

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved