Badung Khawatir Perselisihan Hubungan Industrial Bisa Muncul Saat New Normal

Selama masa pandemi, dengan tingkat PHK dan pekerja yang dirumahkan sangat tinggi justru tidak ada kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan

Warta Kota/Andika Panduwinata
ILUSTRASI Korban PHK 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun yang dirumahkan di Kabupaten Badung kembali mendapatkan insentif. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung menyebutkan insentif tahap dua akan cair Jumat pekan ini.

”Kami sudah cairkan insentif tahap pertama pada 4 Juni 2020 lalu. Sementara pencairan tahap dua rencananya akan dilakukan Jumat pekan ini," kata Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga dalam rapat bersama komisi IV DPRD Badung, Selasa (9/6/2020).

Syarat mutlak harus dipenuhi untuk mendapat insetif ini adalah berstatus dirumahkan atau di-PHK dan tidak pernah menerima bantuan apapun selama masa pandemi. Selain itu, pekerja juga harus memenuhi sejumlah persyaratan lain yang telah ditentukan.

"Untuk penanganan pekerja ini (PHK dan dirumahkan), kami berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami mengutamakan kesepakatan antar kedua belah pihak, baik pekerja dan perusahaan" katanya.

Ia mengatakan selama masa pandemi, dengan tingkat PHK dan pekerja yang dirumahkan sangat tinggi justru tidak ada kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Padahal, kata dia, kalau suasana normal cukup banyak perselisihan yang dilaporkan ke Disperinaker.

"Saat Covid-19 ini justru pengaduan jauh berkurang dari sebelum normal. Padahal, banyak terjadi PHK dan dirumahkan," jelasnya.

Ia khawatir perselisihan antar pengusaha dan pekerja akan terjadi saat new normal. Meski demikian ia mengaku sedang menyiapkan tim untuk melakukan langkah-langkah antisipasi.

"Tentu yang kita takutkan nanti setelah normal ini (banyak kasus perselisihan antara pengusaha dan pekerja, red). Untuk itu kami sudah siapkan langkah-langkah," kata Oka Dirga.

Khusus untuk pekerja yang di-PHK dan dirumahkan, ia katakan sudah mulai menyalurkan bantuan berupa insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan yang diterima selama tiga bulan. Untuk pemberian insentif kepada pekerja sektor pariwisata dan sektor lainnya total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 15 miliar lebih.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut total ada sebanyak 9.839 pendaftar. Namun, setelah dilakukan verifikasi lebih dari 8.000 pendaftar tidak lolos. Sementara yang lolos dan berhak mendapat bantuan hanya 1.646 orang. Untuk tahap pertama pencairannya sudah dilakukan 4 Juni 2020 dengan jumlah penerima 577 orang.

"Pada 4 Juni 2020 cair baru 577 penerima. Rencana Jumat kembali dicairkan sepanjang nomor rekening sudah siap. banyak yang tidak bisa cair karena nomor rekening sudah kedaluarsa dan yang bersangkutan tidak bisa dihubungi," akunya.

Update Data Pekerja

Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Sumerta berharap Disperinaker terus melakukan upadet data pekerja. Ia mensinyalir masih ada pekerja korban krisis corona yang masih tercecer atau tidak terdata.

"Kami minta Diperinaker terus update data karena kami yakin data pekerja ini sangat dinamis dan terus bergerak, jangan sampai insentif Rp 600 ribu itu salah sasaran," ujarnya.

Pemkab sedang memperbarui jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan kena PHK. Berdasarkan data per 7 Juni 2020, dari 4.304 perusahaan di Badung, sebanyak 544 telah melakukan PHK dan merumahkan karyawannya karena pandemi Covid-19. Rinciannya 42.057 dirumahkan dan sebanyak 1.551 orang langsung kena PHK.

Secara khusus untuk warga yang ber-KTP Badung, ada sebanyak 9.552 orang dirumahkan dan 245 orang kena PHK. Insentif bagi pekerja PHK dan dirumahkan ini masih terus berproses.

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: I Putu Darmendra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved