Desa di Badung Akui, Ada Nama Warga Yang Mampu Masuk Pada Penerima BST

Desa di Badung Akui, Ada Nama Warga Yang Mampu Masuk Pada Penerima BST

NET
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Badung ternyata memang menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya beberapa desa mengakui ada warga yang mampu masuk dalam penerima BST tersebut. Seperti halnya di Desa Dalung terdapat nama warga yang mampu mendapat bantuan, meski demikian nama warga tersebut langsung di coret.

Perbekel Desa Dalung, Putu Gede Arif Wiratya saat dikonfirmasi tak menampik adanya hal tersebut. Pihaknya mengaku memang ada warga yang mampu namnaya masuk sebagai penerima BST. Hanya saja semua itu sudah dilakukan kajian ulang dengan melakukan verifikasi data.

“Kami memang tidak memungkiri kalau BST yang dari Kemensos memang ada banyak yang namanya masuk sebagai penerima sehingga kita langsung lakukan koreksi,” ujarnya saat dikonfirmasi (10/6/2020).

Pihaknya pun mengatakan kusus di Desa Dalung sesuai data dari pusat warga yang menerima bantuan sebanyak 945 warga. Hanya saja setelah dilakukan verifikasi dan dikoreksi penerima bantuan menjadi 443 orang.

“Jadi hampir 50 persen datanya setelah kita koreksi. Sehingga kita tidak benar-benar berikan sesuai data pusat. Pendataan pun kita lakukan bersama kelian Banjar termasuk juga gugus tugas yang ada di Desa,” akunya.

“Kalau dia (warga –red) di Kartu Kelurga (KK) orang tuanya penerima santunan lansia jadi tidak dapat. Begitu juga staf desa tidak dapat,” tambahnya.

Pihaknya mengaku tidak menginginkan masyarakat yang sudah menerima, harus mengembalikan lagi, ketika ada temuan. “Kami tidak menginginkan hal itu, ngambil dan mengembalikan. Tapi di Dalung memang dua orang yang mendapatkan BST yang notabene mendapat gaji bulanan. Hanya saja kami buatkan berita acara dan dikembalikan,” ungkapnya sembari mengatakan mungkin karena kebanyakan data, namanya terlewatkan.

“Untuk yang PNS, pensiunan dan yang mampu pasti dicoret. Ini karena kebanyakan data makanya dua orang ini lolos. Namun sudah saya koreksi langsung, dan yang menerima juga membuat berita acara,” tegasnya kembali.

Disinggung mengenai data yang tidak singkron dengan yang dilapangan, pihaknya mengatakan untuk data ada yang duluan yang dimiliki dinas social, kemudian data usulan, dan data hasil pendataan. Pihaknya mensinyalir tidak singkronnya data tersebut karena banyaknya yang mendata. “Jadi perangkat desa mendata, PKK ada mendata, Kepolisian mendata, Dinas Sosial, dan yang lain. Sehingga kemungkinan data tersebut tidak valid. Meski turun data seperti itu Kami tetap melakukan koreksi sehingga totalnya mencapai 443 dari 945 yang turun,” jelasnya.

Pihaknya mengaku di beberapa desa pasti banyak seperti itu, hanya saja tetap dilakukan koreksi dan verifikasi oleh pihak desa. “Kami di Dalung tidak ingin ada masalah. Jadi kalau sudah dapat bantuan atau warga mampu kita pasti coret,” pungkansya.

Kepala Dinas Sosial Badung I Ketut Sudarsana saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan, Pasalnya dirinya saat dihubungi via telpon mengaku rapat. “Nanti ya saya masih rapat,” ujarnya singkat. (*)

Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved