Puluhan Pedagang di Kawasan Pura Agung Jagatnatha Ditertibkan Satpol PP

Puluhan pedagang di area sekitar Pura Agung Jagatnatha Denpasar ditertibkan oleh Satuan Petugas Pamong Praja secara persuasif, pada Minggu (21/6/2020)

DOK SATPOL PP DENPASAR
Puluhan pedagang di area sekitar Pura Agung Jagatnatha Denpasar ditertibkan oleh Satuan Petugas Pamong Praja secara persuasif, pada Minggu (21/6/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Puluhan pedagang di area sekitar Pura Agung Jagatnatha Denpasar ditertibkan oleh Satuan Petugas Pamong Praja secara persuasif, pada Minggu (21/6/2020).

Tanpa perlawanan, para pedagang pun pergi mengemasi barang dagangan mereka karena sudah tahu bahwa di lokasi tersebut memang terdapat larangan berjualan.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga menerangkan, penertiban pedagang berdasarkan atas peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan mengantisipasi kerumunan masyarakat.

Apalagi ditemukan sejumlah pedagang tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19. Pemerintah gencar-gencarnya memutus transmisi lokal akibat klaster baru yang terjadi di tempat kerumunan.

Sementara itu untuk pengawasan, lokasi tersebut akan dipantau oleh Gugus Tugas Desa atau Satgas Gotong Royong Desa agar turut melaporkan apabila kembali terjadi pelanggaran.

"Kawasan itu memang bukan untuk tempat berjualan baik di depan Jagatnatha maupun di Lapangan Puputan Badung," katanya.

Dia menjelaskan, memang pada saat hari raya tertentu umat Hindu ada prosesi upacara adat di Pura Agung Jagatnatha, pedagang diberikan diakomodir berjualan secara insidentil dengan penataan dari Desa Adat setempat.

"Banyak pedagang yang sering kucing-kucingan, selalu seperti itu, terlebib di musim pandemi memang benar-benar diawasi, papan imbauan dilarang berjualan juga terpasang di beberapa titik di sana," ujarnya.

Diakuinya, meski kegiatan penertiban kerap mendapatkan cap negatif karena tidak pro rakyat kecil. Dewa menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Satpol PP mengakomodir dua kepentingan dari masyarakat dan pemerintah agar berjalan dengan harmonis.

"Kami jelaskan pemerintah tidak melarang berjualan mencari nafkah, hanya mengatur tempat dan cara berjualan," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah pasar tradisional yang tersebar di Kota Denpasar masih mampu untuk menampung para pedagang tersebut. Pedagang bisa berkoordinasi dengan pengelola pasar setempat.

"Mereka bisa ke pasar beberapa pasar masih banyak yang kosong, pengelola pasar dan dinas sangat welcome kalau pedagang mau berjualan masuk ke pasar, seperti pasar Phula Kerti, kita sosialiasikan, diharapkan bisa berjualan di pasar," jelasnya. (*)

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved