Terkait Perkara Dugaan Gratifikasi dan TPPU, Penyidik Kejati Bali Periksa Tri Nugraha

Terkait Perkara Dugaan Gratifikasi dan TPPU, Penyidik Kejati Bali Periksa Tri Nugraha

Tribun Bali/Putu Candra
Tri Nugraha. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terus menggenjot penanganan perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Kepala BPN Kota Denpasar, Tri Nugraha (53).

Setelah beberapa waktu lalu memeriksa mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan sebagai saksi.

Dalam waktu dekat jaksa penyidik akan terbang ke Jakarta guna memeriksa Tri Nugraha.

Rencana pemeriksaan terhadap Tri Nugraha dibenarkan Kasi Penkum Kejati Bali, Luga A Harlianto, dan kini sedang dimatangkan tim penyidik pidana khusus (pidsus). Oleh penyidik, Tri Nugraha sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa, namun pria yang kini menjabat sebagai Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian di Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) belum pernah hadir.

"Rencananya dalam waktu dekat ini penyidik akan langsung ke Jakarta untuk memeriksa Tri Nugraha,” ujar Luga, Senin (22/6).

Dikatakannya, pemeriksaan Tri Nugraha kedua kalinya ini untuk melengkapi berkas perkara yang hampir rampung. Sampai saat ini, sudah ada 26 saksi yang diperiksa, termasuk mantan mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta. Diketahui Sudikerta yang merupakan terpidana enam tahun kasus penipuan dan TPPU Rp 150 miliar di periksa tim penyidik Kejati Bali di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Dalam pemeriksaan itu, mantan politisi Golkar ini memberikan keterangan yang berbeda dengan yang di persidangan. Dalam sidang penipuan dan TPPU dengan korbannya bos PT Maspion, Alim Markus, Sudikerta yang berstatus terdakwa menyatakan aliran uang ke Tri Nugraha sejumlah Rp 10 miliar sebagai pinjaman pribadi. Keterangan Sudikerta dibenarkan oleh Tri Nugraha saat dirinya bersaksi dalam kasus tersebut.

Namun saat diperiksa di Lapas Kerobokan, Sudikerta memberikan keterangan berbeda. Sudikerta mengatakan, jika uang Rp 10 miliar tersebut merupakan uang pengembalian pinjaman dari Wayan Wakil kepada Tri Nugraha. "Jadi Sudikerta mengaku jika Wayan Wakil sempat pinjam uang ke Tri Nugraha. Uang Rp 10 miliar yang dikirimkan ke rekening Tri Nugraha itu disebut sebagai uang pengembalian pinjaman dari Wayan Wakil," ungkap Luga.

Sementara itu, informasi lainnya menyebutkan dari hasil tracking PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) ditemukan uang yang diduga hasil gratifikasi Tri Nugraha selama menjabat Kepala BPN Denpasar yang mencapai Rp 80 miliar. Ini belum termasuk dugaan gratifikasi yang dilakukan Tri Nugraha kala menjabat sebagai Kepala BPN Badung.

Diberitakan sebelumnya, penetapan Tri Nugroho sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Kajati Bali nomor: PRINT- 03/N.1.1/FDd.1/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang tindak pidana korupsi gratifikasi kepada penyelenggara negara pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani Kajati Bali, Idianto. Dalam perkara dugaan gratifikasi ini tersangka Tri Nugroho dijerat Pasal 12B atau Pasal 11 UU Tipikor tentang gratifikasi kepada penyelenggara negara. CAN

Penulis: Putu Candra
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved