Bahas Penyaluran Dana Bansos, Gubernur Koster Ikuti Rakor Bersama KPK melalui Vicon

Rakor ini diikuti oleh 33 Gubernur dan 9 Koordinator Wilayah (Korwil) KPK di seluruh Indonesia, dan dipandu oleh moderator Deputi Pencegahan

Istimewa/Dokumentasi Pemprov Bali
Bahas Penyaluran Dana Bansos, Gubernur Koster Ikuti Rakor Bersama KPK melalui Vicon 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dan diskusi dengan Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri melalui video conference (Vicon) berkaitan dengan pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19, khususnya soal penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dari Ruang Rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (24/6/2020).

Rakor ini diikuti oleh 33 Gubernur dan 9 Koordinator Wilayah (Korwil) KPK di seluruh Indonesia, dan dipandu oleh moderator Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.

Selain Ketua KPK RI, narasumber lain yang mengisi kegiatan ini, yaitu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Tumpak H. Simanjuntak.

 Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri dalam arahannya pada vicon tersebut menyampaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK dilaksanakan dengan tiga pendekatan.

Lestarikan Resep Warisan Proklamator, PDIP Sosialisasikan Pengolahan Bahan Pangan Pengganti Beras

Komisi IV DPRD Tabanan Minta PPDB SMA Dihentikan Sementara, Minta Verifikasi Ulang Data Jalur Zonasi

Warga Dilarang Main Layang-layang pada Radius 9 Kilometer dari Bandara Ngurah Rai, Ada Sanksi Pidana

Yakni pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach), pendekatan pencegahan (preventive approach), dan penindakan (law enforcement approach).

Fokus area KPK dalam mendukung sasaran strategis (KPK Wide) di antaranya korupsi terkait dalam bisnis, korupsi politik, korupsi pada penegakan hukum, dan korupsi pada layanan publik.

Fokus area ini untuk mendukung lima kebijakan Presiden Republik Indonesia, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

 Ketua KPK juga menyampaikan kolaborasi dan atensi KPK dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 ini.

“KPK akan bertindak sangat keras apabila ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif dalam situasi bencana ini,” tegasnya.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved