32 Warga Masih Keberatan dengan Nilai Ganti Rugi Lahan Shortcut, Mediasi Kejaksaan Tinggi Bali Gagal

Proses pembebasan lahan untuk pembangunan shortcut atau jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani, titik 7-8 dan 9-10 yang ada di Desa Wanagiri

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin melakukan mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, pada Kamis (25/6/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Proses pembebasan lahan untuk pembangunan shortcut atau jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani, titik 7-8 dan 9-10 yang ada di Desa Wanagiri, Desa Gitgit, dan Desa Pegayaman belum sepenuhnya tuntas.

Ada 32 orang pemilik lahan yang disebut-sebut hingga saat ini merasa keberatan dengan nilai ganti rugi yang diberikan oleh tim appraisal.

Sebagai upaya menjembatani keluhan warga itu, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Bali, Andi Fahruddin melakukan mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, pada Kamis (25/6/2020).

Proses mediasi dilakukan secara bergiliran, mengikuti protokol kesehatan.

Perwakilan warga terdampak pembangunan shortcut titik 7-8 dan 9-10, Muhammad Safrudin (32) mengatakan, ada 32 warga di Desa Pegayaman, yang hingga saat ini masih keberatan dengan nilai ganti rugi lahan yang diberikan oleh tim Appraisal.

Banyak Keluhan Proses PPDB di Masa Pandemi, Menteri Nadiem Diminta Pantau Langsung Pelaksanaan PPDB

Battle of Pride, Bali United Selenggarakan Kompetisi di Masa Pandemi

Bersama Keluarga, Kadek Agung Bahagia Rayakan Ulang Tahun ke-22

Seperti pohon cengkeh, yang dihargai hanya Rp 1.4 juta per pohon.

Sementara usia pohon cengkeh milik warga rata-rata sudah mencapai 40 tahunan.

Apabila memasuki masa panen, keuntungan yang didapat setiap tahun mencapai Rp 25 juta.

"Tanaman cengkeh milik warga juga ada beberapa yang tidak diganti rugi, ada yang hanya dihargai Rp 700 ribu per pohon, dan ada juga yang Rp 1.4 juta. Harga tanahnya juga tumpang tindih, ada yang dihitung Rp 19.400 per meter, ada juga yang Rp 39.400 per meter, padahal lokasinya sama," keluh Safruddin.

Safrudin pun mengkalim, tim appraisal maupun Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bali tidak pernah melakukan negosiasi kepada warga sebelum menentukan nilai ganti rugi lahan.

Gubernur Koster Serahkan Bantuan kepada 12 Kelompok Penerima Lumbung Pangan

Sebelum Benar-Benar Dibuka, Jokowi Apresiasi Kesiapan Songsong Tatanan Baru Sektor Pariwisata

Di Pasar Rogojampi Banyuwangi, Jokowi Minta Program Pelayanan Publik Banyuwangi Direplikasi 

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved