PHRI Gianyar Berharap Ada Subsidi Rapid Test

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Kebijakan Dinas Pariwisata Bali terkait karyawan pariwisata wajib melakukan rapid test mandiri, saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat, khususnya di media sosial.

Sebab rapid test dinilai buang-buang biaya, hasilnya tidak tepat, dan juga bukan suatu acuan masyarakat terpapar Covid-19 atau tidak.

Selain masyarakat, kewajiban rapid test mandiri untuk karyawan pariwisata ini juga belum bisa diterima begitu saja oleh kalangan penggerak pariwisata.

Seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indoensia (PHRI) Bali.

Dalam hal ini, PHRI Gianyar tidak menyoroti terkait validasi rapid test, namun lebih pada biaya mandiri tersebut.

• Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-74 Bhayangkara secara Virtual di Istana Negara Jakarta

• 6 Zodiak Ini Memiliki Sikap Paling Kasar, Capricorn Tidak Punya Toleransi untuk Orang yang Palsu

• Mertua Pemerkosa Menantu di Denpasar Akhirnya Ditangkap Polisi, Pelaku Diancam 15 Tahun Penjara

Ketua PHDI Gianyar, Adit Pande, Rabu (1/7/2020) mengatakan, terkait kewajiban rapid test mandiri tersebut, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti.

Namun pihaknya sudah mendengarkan adanya desas-desus tersebut.

Jika kewajiban memang hal tersebut benar-benar diberlakukan, tentunya kebijakan tersebut akan membuat stakeholder pariwisata terbebani.

Sebab hampir selama empat bulan ini, pariwisata di Gianyar mati suri, sehingga tidak ada pemasukan.

“Dari sisi kami di PHRI Gianyar, tentunya sangat memberatkan. Karena sekarang saja, untuk mempertahankan pegawai sudah susah. Untuk bisnis, juga susah. Apalagi ditambah dengan biaya rapid test mandiri, pasti banyak yang keberatan. Tapi kami belum mengetahui apakah harus dilakukan atau ada subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Pande, jika memungkinkan, pihaknya berharap ada subsidi dari pemerintah dalam melakukan rapid test tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah, masyarakat dan semua pihak lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pintu masuk Bali, terutama dari jalur darat dan laut lebih diperketat.

“Kami masih menunggu kepastian dulu. Tapi tetap kami berharap adanya subsidi dari pemerintah,” tandasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, Anak Agung Gede Putrawan mengatakan, pihaknya masih akan membicara secara spesifik dengan Pemprov Bali, terkait rapid test untuk karyawan pariwisata tersebut.

Pihaknya sendiri mengetahui, kondisi keuangan penggerak pariwisata saat ini dalam kondisi lesu.

Sebab sudah hampir empat bulan, pariwisata di Gianyar tidak berjalan.

“Masih kami akan bicarakan besok dengan Pemprov, rapat zoom meeting. Dibahas lebih lanjut masalah rapid test tersebut,” tandasnya. (*).