Breaking News:

Corona di Bali

Di Tengah Pandemi Covid-19, Pemprov Bali Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan

Di tengah situasi pandemi Covid-19, Pemprov Bali melakukan pembebasan biaya balik nama kendaraan

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Jumat (3/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Di tengah situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan selanjutnya.

Hal ini sebagai salah satu bentuk respon Pemprov Bali terhadap situasi perekonomian lesu akibat pandemi Covid-19.

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Pergub ini diharapkan dapat meringankan atau memberikan relaksasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurutnya, kebijakan ini diambil melihat berbagai fakta di lapangan, dimana menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Bali sebagai dampak dari Covid-19 serta banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi dan beraktivitas di Bali, yang masih menggunakan nomor polisi luar Bali maupun kendaraan bernomor polisi Bali yang sudah beralih kepemilikan (mutasi) namun belum melakukan balik nama.

Dari hasil rahasia gabungan yang dilakukan di penghujung tahun 2019 terdapat sekitar 3.700 lebih kendaraan roda empat yang berplat luar Bali telah beroperasi di Bali lebih dari tiga bulan baik itu mobil pribadi maupun kendaraan niaga.

“Banyak kendaraan yang sudah berganti kepemilikan ataupun memiliki nomor polisi dari luar Bali yang belum balik nama, hal ini bukan karena masyarakat tidak disiplin, tetapi juga karena faktor ekonomi. Untuk itu Pemprov Bali merespon dengan mengratiskan biaya balik nama, bukan hanya denda dan bunga yang dihapus tetapi biaya pokok juga dihapus, dan kebijakan penghapusan biaya pokok ini baru pertama kalinya dilakukan," kata Sekda Dewa Indra dalam acara Sosialisasi Pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2020, di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Jumat (3/7/2020).

Sekda Dewa Indra yang juga Ketua Tim Pembina Samsat Provinsi Bali itu menambahkan, dengan pembebasan biaya BBNKB kedua dan seterusnya diharapkan masyarakat yang masih memilki kendaraan yang belum balik nama untuk segera datang ke kantor layanan samsat terdekat dari tanggal 6 Juli sampai 18 Desember 2020.

Dengan pembebasan biaya BBNKB ini, disamping masyarakat bisa menunaikan kewajibannya untuk melakukan balik nama kendaraannya, juga akan menguatkan kepemilikan dari kendaraan tersebut.

“Hadirnya Pergub ini untuk memberi kemudahan dan juga meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah perekonomian kita yang menurun akibat pandemi. Untuk itu saya minta manfaatkan kesempatan ini dengan baik, semua kendaraan yang ada di Bali, beroperasi di Bali tapi belum balik nama kita harapkan segera manfaatkan insentif ini sehingga kepemilikan kendaraan menjadi kuat dan sah secara hukum. Pemerintah juga nantinya akan memiliki data yang lebih lengkap terkait jumlah kendaraan yang beroperasi di Bali yang belum balik nama," tuturnya didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha.

Sekda Dewa Indra juga mengajak empat pilar yang ada di bawah pelayanan Samsat, yaitu Pemprov Bali, kepolisian, Jasa Raharja serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali agar dapat bersinergi dan membangun komitmen bersama sehingga kebijakan ini berjalan efektif di lapangan.

Ia juga mengajak masyarakat wajib pajak yang akan melakukan balik nama kendaraannya mengetahui kebijakan ini dan datang ke kantor pelayanan samsat terdekat.

Tidak hanya itu, jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di seluruh Bali diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Sosialisasikan kepada masyarakat, berikan informasi dan layanan yang sebaik baiknya, layanan yang ramah, layanan yang baik dan layanan yang tepat sehingga kebijakan ini akan berjalan efektif," pintanya.

(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved