Breaking News:

Jawaban Rocky Gerung Ditanya Kesediaannya Jadi Menteri Hukum dan HAM, Ajukan Syarat Ini

Mengomentari isu reshuffle, akademisi Rocky Gerung mengaku dirinya siap menerima jabatan menteri jika ada tawaran datang kepadanya.

YouTube Rocky Gerung Official
Rocky Gerung 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ancaman kepada para menterinya yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19, isu reshuffle di kabinet pun menguat. 

Mengomentari isu reshuffle, akademisi Rocky Gerung mengaku dirinya siap menerima jabatan menteri jika ada tawaran datang kepadanya. 

Pernyataan itu ia ungkapkan ketika moderator dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri hukum dan ham (menkumham).

"Saya mau," kata Rocky dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri. 

"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet."

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Halaman
12
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved