Breaking News:

Usulan Peminjaman Daerah Jadi Alternatif Terakhir

Pemkab Buleleng menjadikan usulan peminjaman daerah, untuk menjalankan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri sebagai alternatif terkahir

Dok Buleleng
Sekda Buleleng, juga sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pemkab Buleleng menjadikan usulan peminjaman daerah, untuk menjalankan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri sebagai alternatif terkahir.

Pemkab justru memilih agar pekerjaan diperpanjang hingga Januari atau Februari, agar bisa dianggarkan pada APBD 2021.

Seperti diketahui, Pemkab Buleleng melakukan rasionalisasi anggaran proyek revitalisasi Pasar Banyuasri sebesar Rp 56 Miliar.

Anggarannya diarahkan ke Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 Buleleng. Dengan adanya rasionalisasi ini, proyek revitasliasi dikhawatirkan mandek, sebab anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar pekerjaan di bulan Juli.

Sementara hingga saat ini, APBD Perubahan 2020 belum dibahas.

Sekda Buleleng, Gede Suyasa dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, rasionalisasi dilakukan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, yang mewajibkan agar anggaran belanja modal di masing-masing daerah dipangkas sebesar 50 persen, untuk penanganan covid-19.

Sementara di Buleleng, anggaran belanja modal terbesar di tahun 2020 ini berada di proyek revitalisasi Pasar Banyuasri.

"Kalau tidak dilakukan refocusing, tidak memenuhi ketentuan. Tapi kalau refocusing, resikonya seperti yang kita hadapi saat ini,” kata Suyasa.

Dengan adanya usulan dari Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna yang meminta agar Pemkab melakukan peminjaman daerah, Suyasa menyebut jika usulan tersebut akan dijadikan sebagai alternatif terakhir.

Sebab ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti kemampuan bayar, celah fiskal di APBD, hingga sisa masa jabatan kepala daerah. "Tapi kalau rekanan yang melakukan peminjamna di bank, lalu kami yang bayar bunganya, itu lain lagi skemanya," terang Suyasa.

Saat ini, Suyasa menyebut, pihaknya telah meminta kepasa Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra untuk melakukan pembicaraan dengan pihak rekanan, dalam hal ini PT Tunas Jaya Sanur, untuk melakukan perpanjangan durasi pelaksanaan proyek, sampai bulan Januari atau Februari 2021 mendatang.

"Kalau durasi mundur, ketakutannya kan harga bahan bangunan naik. Tapai kalau diundur hanya sampai Januari atau Februari, harganya saya rasa tidak terlalu naik, dan pemerintah tidak dirugikan. Jadi bisa dianggaran di APBD 2021. Ini yang sedang dirancang untuk jadi keputusan,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng ini. (rtu)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved