Breaking News:

Ini 6 Poin Utama soal Revisi Aturan Penyaluran Subsidi Bunga UMKM, Revisi dari Kemenkeu

Pertama, simplifikasi penyaluran subsidi bunga dengan tidak lagi menggunakan virtual account (VA)

Editor: Kambali
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Ilustrasi - Salah satu UMKM pembuatan kain endek di Klungkung, Bali, Kamis (14/5/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi aturan mengenai pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

Aturan terbaru ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, ada enam poin utama yang tertera di dalam revisi PMK ini.

"Pertama, simplifikasi penyaluran subsidi bunga dengan tidak lagi menggunakan virtual account (VA)," ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Minggu (12/07/2020).

Serahkan Bantuan Paket Sembako, Pelindo III Dorong UMKM Gerakkan Ekonomi Bali

Ia menjelaskan, di dalam aturan baru ini penyaluran subsidi ditujukan kepada debitur melalui penyalur.

Sebelumnya, penyaluran dilakukan dengan menggunakan VA debitur kemudian dipindahbukukan ke rekening penyalur.

Dengan kata lain, pemberian subsidi dilakukan langsung ke rekening penyalur dengan menggunakan daftar nominatif debitur dan pemberitahuan ke debitur atas haknya terhadap subsidi.

Kedua, adanya penggantian kriteria penyalur. Di dalam PMK ini, pernyataan kesediaan penyalur untuk mengikuti prosedur PMK tidak lagi digunakan.

Pasalnya, penyalur yang tidak bersedia dapat menghambat tujuan dari pemberian subsidi yang ditujukan untuk manfaat debitur.

Ketiga, dimungkinkannya penagihan subsidi oleh penyalur. Yustinus memaparkan, penyalur dapat melakukan penagihan setelah bukti pembebanan subsidi atas kewajiban debitur disampaikan ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Halaman
123
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved