Soal Molornya Rekomendasi Enam Pilkada 2020 di Bali, Urip: Bali Perlu Strategi Khusus dari Megawati

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Masih misteriusnya rekomendasi untuk enam Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota mendapat tanggapan dari DPP PDIP.

Ketua DPP PDIP Made Urip membenarkan Bali masuk dalam tahap ketiga pemberian rekomendasi.

Menurutnya, pemberian rekomendasi tahap ketiga tersebut akan dilaksanakan pada Minggu depan.

"Ya mungkin Minggu depan tahap ketiga," kata Urip saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2020) sore.

Saat disinggung mengenai alasan masih belum jelasnya rekomendasi untuk enam wilayah tersebut.

Anggota DPR RI Dapil Bali ini mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab mundurnya jadwal pemberian rekomendasi tersebut.

Ia memperkirakan posisi Bali sebagai basis ideologis dan kesejarahan partai yang membuat rekomendasi di Bali molor.

Pasalnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri perlu melakukan berbagai hitungan politik untuk memenangkan Pilkada 2020 di Bali.

• Rekomendasi PDIP untuk Pilkada 2020 di Bali Masih Misterius, Para Calon Kompak Ngaku Tak Tahu

• PDIP Pilih Gibran Rakabuming Putra Jokowi di Pilkada Solo, Achmad Purnomo : Saya Ndak Apa-apa

"Bali kan istimewa, mungkin ada hitung-hitungan dari ibu ketua umum," akunya.

Pun saat disinggung mengenai nama-nama yang berpeluang mendapatkan rekomendasi.

Urip buru-buru mengelak, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.

"Belum tahu saya, belum, belum ada info," paparnya.

Sebelumnya, penyerahan rekomendasi tahap II kepada 45 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPP PDIP masih menimbulkan berbagai pertanyaan.

Pasalnya, sampai saat ini rekomendasi untuk enam Pilkada 2020 di Bali masih belum ada kejelasan.

Padahal, sebelumnya beredar kabar PDIP akan mengumumkan rekomendasi untuk enam daerah di Bali bersamaan dengan rekomendasi untuk Pilkada Solo dan Makassar.

Namun, saat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan rekomendasi tahap II secara virtual di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (17/7/2020), tidak satupun rekomendasi untuk enam kabupaten/kota di Bali diumumkan.

(*)