Breaking News:

Corona di Bali

Fasilitasi Pemasaran Produk Pangan & Sandang Lokal, Koster Programkan Pasar Gotong Royong Krama Bali

Koster menuturkan, pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) memang telah berdampak secara ekonomi dan sosial.

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) bersama beberapa jajarannya melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan program pasar gotong goyong krama Bali di rumah jabatannya, Rabu (22/7/2020) 

Sementara itu, pembeli di pasar gotong royong krama Bali adalah pegawai pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, karyawan swasta dan masyarakat umum. Pembeli berkewajiban membawa tas/kantong ramah lingkungan dan dilarang membawa tas/kantong dari bahan plastik sekali pakai.

Koster juga mewajibkan agar pegawai Pemprov Bali yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berbelanja sekurang-kurangnya 10 persen dari gaji per bulan.

Gaji tersebut dibelanjakan dengan pengaturan secara proporsional setiap hari Jumat dalam sebulan di pasar Gotong Royong krama Bali.

"Jadi ini kalau gaji 4 juta per bulan, 10 persennya adalah 400 ribu. 400 ribu ini dibelanjakan pada pasar gotong royong setiap hari Jumat dalam sebulan. Kalau satu bulan itu ada empat hari Jumat, terserah apakah 100 ribu setiap hari Jumat. Harus belanja. Atau 150 (sekali), sekali 75, terserah. Yang penting (minimal) 10 persen," tegasnya

Koster menyebutkan, kewajiban berbelanja ini bukan beban baru bagi ASN karena pangan seperti sayur, telur, daging, buah-buahan dipastikan dibutuhkan setiap hari.

Bedanya, jika sebelumnya biasanya berbelanja di pasar tradisional atau swalayan, nantinya ASN disiapkan fasilitas berbenja kebutuhan pangan di tempat kerja atau di kantor.

"Pedagangnya diundang. Pembelinya adalah karyawan itu sendiri. Kan enggak perlu jauh-jauh perginya dan dapat produk yang seragam, harga bisa lebih murah. Tidak ada risiko di jalan, tidak perlu berkerumun. Itu bagus, toh setiap hari juga harus makan. Jadi ini tempat pindah belanja saja sebenarnya. Jadi ditolong ini, saling menolong, gotong royong," tuturnya.

Sementara pegawai Pemprov Bali yang berstatus bukan sebagai ASN juga diwajibkan berbelanja di pasar gotong royong krama Bali.

Bedanya, pegawai non ASN ini dapat berbelanja secara sukarela dikarenakan gajinya lebih kecil dibandingkan yang berstatus ASN.

Bahkan bagi pegawai Pemprov Bali yang tidak mentaati surat edaran ini akan dikenakan sanksi oleh Koster sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koster juga mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan pihak swasta mengikuti kebijakan Pemprov Bali.

 "Kita harapkan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan pihak swasta yang ada di Bali mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi bagi karyawannya. Apakah 10 persen dibalanjakan dari gajinya, apakah 15 persen, apakah 20 persen," harapnya.

Contoh Jerman dan AS

Koster mengatakan, model pengadaan pasar seperti ini memang sudah dilakukan oleh berbagai negara lain, salah satunya Jerman.

Ia mengaku mendapatkan informasi dari salah satu tim ahlinya yang juga Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI) I Made Damriyasa yang sempat menempuh pendidikan di negara tersebut.

Diketahui bahwa pemerintah daerah di sana memberlakukan pasar secara rutin, hanya saja tidak di kantor pemerintahan.

Selain Jerman, Koster juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat juga lebih dahulu menerapkan kebijakan yang serupa.

"Ternyata kebijakan ini sudah lebih dahulu diterapkan negara lain. Nah ini kita baru ini," kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng itu. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved