Terkait Pembobolan Rekening Gunakan Setruk ATM dan Data KPU, Begini Saran Pakar Keamanan Siber

Komplotan tersebut diketahui memanfaatkan setruk ATM dan data KPU untuk memalsukan data korban dan mengeruk saldo yang tersimpan.

Net
Ilustrasi pembobolan rekening dengan setruk ATM dan data KPU 

TRIBUN-BALI.COM - Direktorat Reserse Kriminal umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Selatan berhasil membongkar kasus pembobolan rekening nasabah bank daerah.

Dua tersangka yang ditangkap adalah Aziz Kunadi (36) warga Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Mujianto (34) warga Desa Penarik, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu.

Mereka ditangkap pada (18/7/2020) di kediaman masing-masing tanpa perlawanan.

 Komplotan tersebut diketahui memanfaatkan setruk ATM dan data KPU untuk memalsukan data korban dan mengeruk saldo yang tersimpan.

Tanpa Alasan yang Jelas, Timnas Indonesia Batal Gelar Latihan Perdana Hari Ini

Sembilan Pemain Bali United Gabung TC Timnas Indonesia, Ini Penegasan Pelatih Teco

Ini Perbedaan Antara Stres dan Depresi, Perhatikan Ciri-ciri Serta Penyebabnya

 "Ketika saldonya besar, pelaku ini langsung mengambil setruk milik korban. Kemudian mereka membuat KTP korbannya dengan mengambil data pemilih dari website milik KPU," kata Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Suryadi, Kamis (23/7/2020).

Kepala Lembaga riset siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengatakan, penggunaan data KPU sebagai salah satu sumber data untuk aksi kejahatan memang mengkhawatirkan.

Menurut Pratama, KPU harus meningkatkan sistem keamanan data.

"Meski saat ini data nomor KTP dan KK sudah “ditutup”, namun data yang beredar sudah terlanjur menjadi konsumsi publik dan menjadi bahan baku penipuan," jelas Pratama melalui pesan singkat.

Pratama menjelaskan ada dua hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan, yakni keamanan sistem informasi dan pengamanan data itu sendiri.

KPU juga perlu melakukan digital forensic dan penetration test, serta memastikan sumber daya manusia (SDM) dan vendor pendukung sudah menggunakan teknologi terkini dan paling aman.

Selain itu, penggunaan enkripsi perlu dilakukan secara menyeluruh pada data masyarakat yang dihimpun dan dikelola.

" KPU perlu menjadikan keamanan siber sebagai budaya lembaga. Artinya dengan budaya keamanan siber yang melembaga, setiap keputusan, tindakan dan regulasi yang dibuat akan mengindahkan faktor keamanan siber," papar Pratama.

Kendati demikian, hal itu tidak terbatas hanya untuk KPU saja, namun juga lembaga negara lain dan pihak swasta, terutama yang berada di sektor strategis.

Pratama kembali mengingatkan rentetan kasus pencurian data dan peretasan selama pandemi saat ini, dan meminta agar keamanan data mendapatkan perhatian serius.

Ramalan Zodiak Kesehatan 26 Juli 2020: Cancer Migrain, Pisces Lakukan Yoga, Bagaimana Kondisimu?

Leicester vs Man United, LIVE Mulai Pukul 23.00 WITA, Ini Prediksi Laga Penentu ke Liga Champions

Ungkap Kondisi Bali yang Sepi, Maya Kaneko Prihatin & Galang Bantuan di Jepang Demi Hal Ini

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved