Breaking News:

Pemprov Bali Terbitkan Perda, Kini Masyarakat Bisa Dapatkan Layanan Kesehatan Tradisional di Faskes 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Istimewa
Gubernur Koster mengikuti dialog di salah satu televisi nasional melalui rumah jabatannya, Sabtu (27/6/2020). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Perda nomor 6 tahun 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan krama Bali melalui peningkatan derajat kesehatan; dan mengembangkan penyelenggaraan kesehatan krama Bali yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas.

Termasuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagi fasilitas kesehatan (Faskes) dalam penyelenggaraan kesehatan; serta mengembangkan sistem dan database riwayat kesehatan krama Bali berbasis kecamatan yang terintegrasi se-Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam siaran persnya mengatakan, ada hal baru yang diatur dalam Perda Penyelenggaraan Kesehatan, salah satunya yakni penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali.

Libas Berbagai Kontur Jalan dengan Nyaman, Bukti Ketangguhan Yamaha WR155R

Terus Naik, Hari Ini Harga Emas Antam Capai Rp 1.022.000 Per Gram, Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Liga Inggris Nobatkan Juergen Klopp Sebagai Manajer Terbaik Musim Ini

Penyelengaraan pelayanan kesehatan tradisional Bali diselenggarakan pada faskes dengan memanfaatkan potensi pengobatan lokal berbasis budaya Bali yang dilaksanakan secara terintegrasi.

"(Penyelenggaraan kesehatan tradisional ini) dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan/perawatan pasien," jelasnya.

Selain penyelenggaraan kesehatan tradisional, beberapa hal yang baru lainnya dalam Perda tersebut yakni Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS), pengembangan penyelenggaraan kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan wisata.

Menurut Koster, SIK-KBS mengintegrasikan lokasi faskes, fasilitas dan pelayanan yang tersedia di faskes; pendaftaran pasien di masing-masing faskes; ketersediaan ruang rawat/tempat tidur di masing-masing faskes yang memiliki rawat inap; dan riwayat kesehatan krama Bali.

Idap 2 Penyakit Sekaligus, Jessica Iskandar Menangis Takut Tak Bisa Bertemu dengan El Barack Lagi

Dalam Sehari, BPBD Denpasar Dua Kali Evakuasi Orok yang Ditemukan di Dua Tempat Berbeda

Korea Utara Umumkan Kasus Pertama Suspek Covid-19, Pejabat yang Bertanggung Jawab Dihukum Berat

SIK-KBS dilaksanakan dalam satu pulau, satu pola dan satu tata kelola antar wilayah maupun antar faskes yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang berbasis teknologi informasi.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved