Breaking News:

Langgar RTRW, Proyek Pembangunan Pabrik Garam di Dusun Karangdadi Klungkung Dihentikan

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghentikan proyek pembangunan pabrik garam seluas kurang lebih 1 hektar yang berlokasi di Dusun Karangdadi

Istimewa
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menghentikan proyek pembuatan pabrik garam, yang menurutnya melanggar aturan, Selasa (28/7/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menghentikan proyek pembangunan pabrik garam seluas kurang lebih 1 hektar yang berlokasi di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, Selasa ( 28/7/2020).

Seorang operator mesin eskavator yang kedapatan tengah bekerja pun dipaksa menghentikan aktivitasnya oleh Bupati Suwirta yang didampingi Kasatpol PP dan Damkar Putu Suarta.

Menurut Bupati Suwirta, penghentian ini dilakukan karena pembangunan pabrik garam telah melanggar sejumlah ketentuan.

Diantaranya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) no. 3 Tahun 2020 yang menyatakan Pantai Tegal Besar hingga Pantai Goa Lawah merupakan kawasan pariwisata, sehingga Pemkab Klungkung kini tengah menyiapkan tempat produksi garam konvensional sebagai atraksi wisata ditempat tersebut.

Klaster Baru Covid-19 di Indonesia Menyerang Perkantoran, Ini 68 Datanya

Pandangan Psikiater Memahami Tindak Aborsi & Gangguan Jiwa Akibat Abaikan Konsep Roh atau Spiritual

Jeff Bezos Pria Terkaya di Dunia: Lebih Tajir dari Keluarga Inggris & Per Detik Gajinya Rp 36 Juta

Serta Perda RTRW no. 1 tahun 2013 Kabupaten Klungkung tentang tidak boleh membangun bangunan permanen di area sempadan pantai.

Selain itu, area pembangunan pabrik garam ini juga merupakan lahan yang telah dimohonkan Pemkab Klungkung kepada BPN sebagai tempat produksi garam tradisional.

Pemkab Klungkung juga telah berhasil menyelesaikan berbagai ijin untuk garam beryodium kusamba yang beberapa hari lalu berhasil diluncurkan, seperti Ijin Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM, SNI serta ijin edar garam beryodium kusamba.

“Saya selaku Pemerintah daerah tidak pernah melarang investasi di Kabupaten Klungkung malah mengharapkan hadirnya investasi. Namun ingat siapapun yang ingin berinvestasi harus taat terhadap aturan yang ada. Ijin harus ada sebelum memulai pembangunan, apalagi pembangunan sebuah pabrik,” Ujar Bupati Suwirta dengan nada geram.

Kepada Satpol PP dan Perbekel Desa Kusamba, Bupati Suwirta menginstruksikan untuk terus mengawasi lahan ini untuk memastikan pekerjaan proyek tidak dilanjutkan.

Jika investor ngotot ingin melanjutkan proyek ini, Bupati Suwirta mengaku akan menempuh jalur hukum.

Selanjutnya Bupati Suwirta mengaku akan berkoordinasi ke BPN, apakah lahan dengan sertifikat hak milik bisa dipindah tangankan atau disewakan.

Sesuai Peraturan Daerah RTRW pihaknya juga tidak akan memberikan ruang untuk pembangunan bangunan permanen apapun di area tersebut. (*).

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved