Breaking News:

Sponsored Content

KUA Dan PPAS Badung Tahun 2021 Disepakati, Bupati Giri Prasta Apresiasi Masukan Dewan

Untuk KUA dan PPAS APBD tahun 2021, setelah pembahasan mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta didampingi Wabup Suiasa saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (7/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa mengikuti Sidang Paripurna DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata bersama Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (7/8/2020).

Agenda sidang adalah dPengambilan Keputusan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019, Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

Untuk KUA dan PPAS APBD tahun 2021, setelah pembahasan mengalami perubahan dari rancangan sebelumnya.

Pendapatan daerah menjadi Rp. 4,3 T lebih, terdiri dari PAD Rp. 3,5 T lebih, pendapatan transfer 498 M lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 317 M lebih.

Pesawat Air India Express Tergelincir Keluar Landasan Hingga Terbelah Dua, 17 orang tewas

Guna Mendukung Program Pemerintah Tangani Covid-19, BSN Tetapkan 28 SNI, Salah Satunya Terkait APD

Persib Bandung Bakal Gelar Latihan Bersama Senin Mendatang, Beckham Putra dan Febri Hariyadi Absen

Sementara belanja daerah Rp. 4,3 T lebih, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.

Sehingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, menunjukkan sikap realistis dewan untuk dapat menerima laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Audit itu pun dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan akuntabel.

"Tadi saya dan pimpinan beserta anggota dewan juga telah menyepakati KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, menjadi dokumen anggaran yang definitif dan telah dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD," terangnya.

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved