Koster Terbitkan Pergub Tata Kelola Pariwisata Bali, Dilarang Menggusur Masyarakat Adat

Wayan Koster menelurkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali

Dokumentasi Pemprov Bali
Gubernur Bali Wayan Koster 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster menelurkan Peraturan Gubernur ( Pergub) Nomor 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Salah satu yang diatur dalam Pergub tersebut yakni mengenai tata kelola di kawasan pariwisata yang paling sedikit meliputi hotel atau jenis akomodasi lainnya; restoran atau rumah makan; dan daya tarik wisata.

Dalam pengembangan kawasan pariwisata tersebut, Koster melarang adanya penggusuran terhadap keberadaan masyarakat adat di Bali.

Selain itu, dalam pengembangan kawasan pariwisata juga dilarang menutup akses masyarakat lokal, menguasal area publik, memindahkan sarana umum, termasuk merusak dan/atau mencemari alam dan lingkungan.

Rutin Minum Air Hangat di Pagi Hari, Tubuh Akan Merasakan 10 Perubahan Ini

Kronologi Siswa SD Tewas Jatuh dari Truk & Ditinggal 4 Rekan, Ada Bungkusan Tuak di Dekat Korban

Terungkap, Misteri Makhluk Berleher Super Panjang yang Ditemukan Lebih dari 100 Tahun Lalu

"Pengelola kawasan pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, đan berkelanjutan," kata Koster dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Minggu (9/8/2020).

Tak hanya membuat aturan pelarangan, Koster juga mewajibkan pengelola kawasan pariwisata agar menyediakan ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya.

"Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pengelola kawasan pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar hotel restoran, dan daya tarik wisata," jelasnya.

Koster menuturkan, dasar dan tujuan diterbitkannya Pergub tentang Tata Kelola Pariwisata Bali karena penyelenggaranya perlu dikelola dengan baik.

Hal itu guna memastikan kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.

Hal ini bertujuan untuk menata pengelolaan penyelenggaraan pariwisata Bali, serta meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi tata kelola pariwisata.

Tujuan lainnya yakni memberikan kepastian hukum, kemanan dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk pariwisata yang ditawarkan.

Juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri pariwisata dalam menyelenggarakan tata kelola pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu juga menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan tata kelola pariwisata. (*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved