Kementerian Agama RI Lantik Dirjen Bimas Hindu dan 4 Pejabat Eselon 1 Lainnya

Sebab membangun Hindu tidak hanya sekadar membangun parhyangan-nya atau tempat-tempat ibadahnya saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah SDM Hindu.

Oleh karena itu, pasraman-pasraman Hindu yang menjadi konsen dari Dirjen Bimas Hindu sebelumnya harusnya dimaksimalkan lagi di era kepemimpinan yang baru. Widiantara menegaskan bahwa pasraman Hindu menjadi media yang cukup relevan dalam sarana pengembangan Hindu di masa depan.

Tak hanya itu, Widiantara juga menyoroti berkaitan dengan politik keumatan. Seharusnya hal tersebut diutamakan, terutama yang berkaitan dengan komunikasi antara Dirjen Bimas Hindu dengan tokoh-tokoh di DPR RI.

Komunikasi ini, terutama mengenai kebijakan-kebijakan sangat penting guna menembuskan anggaran.

"Karena ini urgent, berbicara mengenai kelembangan kita mengeksekusinya dengan anggaran. Dengan kreativitas saja tidak cukup. Dengan inovasi tidak saja cukup kalau tidak didukung dengan logistik yang cukup," jelasnya.

"Jadi saya kira PR pertama yang menjadi PR Dirjen Bimas Hindu adalah membangun komunikasi dengan elit-elit Hindu di manapun berada ,seperti di Bali, di NTB, di Lampung, di Sulawesi dan seterusnya. Karena daerah daerah itu adalah basis-basis Hindu di Indonesia, baik dilakukan secara tatap mula maupun daring di tengaj situasi dan kondisi saat ini," paparnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali, I Gede Diyana Putra mengatakan, siapapun yang menjadi Dirjen Bimas Hindu pihaknya bisa menghormati keputusan tersebut, mengingat para calon telah melalui proses yang ketat.

Pihaknya mengaku siap bersinergi dan menjadi mitra kritis Dirjen Bimas Hindu dalam menyelesaikan persoalan umat.

KMHDI mencatat ada lima PR yang diharapkan bisa diselesaikan oleh Dirjen Bimas Hindu yang baru, di antaranya kemandirian ekonomi, intoleransi, upaya konversi, data kependudukan umat, dan pendidikan agama Hindu. Berkaitan dengan kemandirian ekonomi, Diyana menilai bahwa di tengah pandemi Covid-19 perekonomian masyarakat sedang lesu.

Kemandirian dan ketahanan ekonomi umat Hindu ini dapat dilakukan melalui program-program di Kemenag. "Nah harapannya melalui Dirjen yang baru ini terkhusus mampu meningkatkan kemandirian ekonomi umat Hindu di seluruh Indonesia," jelasnya.

Tak hanya itu, diharapkan Dirjen Bimas Hindu juga bersinergi dengan kementerian lain dalam membangun ekonomi umat seperti membangun koperasi, penyelesaian bidang ketenagakerjaan dan sebagainya.

Diayana menyebutkan, saat ini sangat riskan mengenai masalah intoleransi di Indonesia. Dirinya menyebut masih banyak ada kasus intoleransi yang bisa ditelusuri di berbagai daerah di Indonesia. "Bawasannya di seluruh Indonesia masih ada umat yang mendapat diskriminasi seperti akses beragama, akses beribadah mereka masih kurang," kata dia.

Tak hanya intoleransi dengan umat agama lain, Diyana juga menyoroti adanya hal serupa di internal umat Hindu sendiri. Terlebih Bali dalam beberapa waktu terkahir sempat "panas" dengan polemik Hare Krisna. Situasi ini pun membuat lembaga umat Hindu seperti Parisdha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Adat (MDA) bergerak.

"Nah harapannya Dirjen Bimas Hindu ini mampu meredam, agar tidak terjadi sebuah kontestasi politik yang berbungkus agama. Karena sebentar lagi di Bali beberapa daerah akan menghelat pesta demokrasi," paparnya.

Sama seperti DPP Peradah Indonesia Bali, PD KMHDI Bali juga mempermasalahkan data umat Hindu di Indonesia yang belum tersinkronisasi.