Breaking News:

Upah Tenaga Kontrak di Klungkung Terancam Dipotong, Pegawai : Janganlah Dipotong Lagi, Kasian Kami

Menurutnya kurang tepat jika upah tenaga kontrak harus dikurangi, karena pendapatannya sudah sangat minim.

net/google
Ilustrasi uang 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Pemkab Klungkung tidak hanya memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun juga berencana memangkas jasa/upah tenaga kontrak sebesar Rp 200 ribu selama 4 bulan ke depan.

Hal ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal ini pun menjadi kabar buruk bagi beberapa tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Klungkung.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang tenaga kontrak yang namanya enggan disebutkan.

Menurutnya kurang tepat jika upah tenaga kontrak harus dikurangi, karena pendapatannya sudah sangat minim.

"Seharusnya upah kami tidak dikorbankan. Upah kami sebelumnya sudah sangat kecil, janganlah dipotong lagi," ungkapnya.

Ia sangat berharap tidak ada kebijakan mengurangi upah tenaga kontrak.

“Kasian kami, apalagi yang sudah berkeluarga,” imbuhnya.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra menjelaskan, rencana pemotongan jasa tenaga kontrak itu masih sebatas rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara ( KUA-PPAS) perubahan 2020.

Kondisi ini harus dilakukan karena adanya beberapa komponen pendapatan daerah yang mengalami penurunan imbas dari pandemi Covid-19.

Halaman
1234
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved