Breaking News:

Wirantara: Saya Mohon Majelis Hakim Mempertimbangkan Fakta Persidangan Dan Rasa Keadilan

Wirantara: Saya Mohon Majelis Hakim Mempertimbangkan Fakta Persidangan Dan Rasa Keadilan

Tribun Bali/I Made Ardhiangga
Penasihat hukum, Yulius Benyamin Seran bersama kliennya Made Wirantara di depan Pengadilan Negeri Negara, Minggu (16/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Jelang sidang putusan kasus dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah dengan terdakwa Ketua Koperasi KSP Sedana Yoga Sri Artini (43), saksi korban I Made Wirantara berharap terdakwa divonis bersalah dan sertifikatnya dikembalikan.

Hal ini dijelaskan oleh Penasihat Hukumnya, Yulius Benyamin Seran. Ia berharap Majelis Hakim PN Negara yang memeriksa dan mengadili kasus ini benar benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang telah terungkap di persidangan agar terdakwa divonis bersalah dengan perintah pengembalian barang bukti berupa asli sertifikat hak milik no. 1726/Desa Manistutu seluas 5900M2 yang telah disita dari tangan terdakwa.

Sementara, JPU berdasarkan fakta persidangan telah yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti seluruh unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP oleh karenanya pihaknya berharap Majelis hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.
"Dari tuntutan tiga tahun, jika diputus satu setengah tahun saja sudah cukup memenuhi rasa keadilan korban dengan perintah pengembalian sertifikat kepada korban. Kami berharap kebijaksanaan hakim," ucap pengacara yang sejak tahun 2016 setia membela Wirantara pada Minggu (16/8/2020).

Benjamin mengaku, bahwa pengembalian sertifikat itu sesuai dengan KUHAP. Dimana setiap barang bukti akan dikembalikan kepada pemilik, kecuali barang sitaan berupa narkoba.
Dan fakta dalam persidangan, sertifikat sudah ada di terdakwa atau disita sebagai barang bukti kasus penipuan dan penggelapan oleh terdakwa.
"Sertifikat itu bukan milik terdakwa, tapi milik saksi korban. Bahkan, dahulu korban sudah meminta melalui somasi setelah terdakwa kalah di tingkat Peninjauan Kembali tapi terdakwa menolak," jelasnya.
Persoalan pidana muncul, sambung dia, dikarenakan terdakwa menolak menyerahkan kembali sertifikat kepada korban dengan dalil masih sebagai jaminan hutang.

Sebab surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang yang dijadikan dasar penguasaan sertifikat tanah milik korban ditandatangani oleh korban dibawah bujuk rayu dan ancaman.

"Dan Surat Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit Fiktif itu didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga menurutnya unsur penipuan telah terpenuhi” tegasnya.

Menurut Benyamin, pembuktian itu juga menjadi lebih gamblang, dikarenakan adanya bukti petunjuk berupa putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Surat Pengakuan Hutang dan Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani di Rutan Klas II B Negara oleh korban. Atas dasar itulah peradilan perdata pada akhirnya membuktikan bahwa tidak ada utang piutang antara korban dengan terdakwa sehingga sertifikat yang dikuasai oleh terdakwa jelas tanpa hak dan melawan hukum.

"Dari fakta hukum yang terungkap, kami berharap majelis hakim memutus sesuai fakta hukum. Selain divonis bersalah amar putusan nanti terbukti supaya sertifikat kembali pada korban. Apalagi ada bukti di Penetapan Pengadilan yang mempertegas bahwa klien kami adalah ahli waris tunggal dari alm. I Putu Sarwa, bebernya.

Sementara itu, Made Wirantara mengaku, bahwa saat penandatanganan itu ia memang di bawa tekanan dan bujuk rayu. Dimana saat itu ia berada di Rutan Klas II B Negara.
Terdakwa dua kali menyerahkan dokumen. Pertama hanya dokumen dan dibawa oleh petugas Rutan. Kedua, terdakwa datang sendiri dan melakukan bujuk rayu dan melakukan pengancaman.
"Bu Sri (terdakwa) bilang, kalau mau menandatangani surat itu maka mudah mengurus cuti bersyarat. Kalau tidak mau maka dia (terdakwa) menjamin hukuman diperberat atau diperpanjang. Suratnya pengakuan hutang Rp 185 juta," ungkapnya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved