Breaking News:

Disbud DKI: Gedung Kejaksaan Agung Belum Terdaftar sebagai Cagar Budaya

Menurutnya, bangunan yang terbakar itu merupakan gedung tua, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati.

Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana gedung utama Kejaksaan Agung pasca-terbakar, Minggu (23/8/2020). Kebakaran berlangsung selama 11 jam dari Sabtu (22/8/2020) malam dan baru padam pada Minggu (23/8/2020) pagi, setelah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta mengerahkan sebanyak 65 unit pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. 

TRIBUN-BALI.COM - Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta menyatakan, gedung Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbakar pada Sabtu (22/8/2020) lalu belum terdaftar sebagai cagar budaya.

Namun, untuk lokasinya berada di kawasan cagar budaya, sehingga renovasi gedung diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Tim Sidang Pemugaran (TSP) Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau saya cek di dokumen Surat Keputusan Gubernur Nomor 475 tahun 1993 (tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya), memang gedung itu belum terdaftar di SK tersebut,” kata Kepala Bidang Perlindungan Budaya pada Disbud DKI Jakarta Norviadi Setio Husodo pada Senin (24/8/2020).

Menurutnya, bangunan yang terbakar itu merupakan gedung tua, sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati.

Program Diskon Listrik PLN Diperpanjang Hingga Desember 2020, Begini Cara Mendapatkannya

Jaga Kelestarian Lingkungan, Bank Sampah Keramas Kedas Diresmikan

Kunjungan Wisatawan ke Museum Bali Masih Sepi, Didominasi untuk Foto Prewedding

Bahkan, untuk sekadar mengecat saja, Korps Adhyaksa selaku pengelola gedung harus berkonsultasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami melakukan hal ini supaya kelestarian kawasan cagar budayanya terjaga dengan baik, jadi perlu ada konsultasi dengan TSP,” ujar Norviadi.

Kata dia, koordinasi itu dilakukan karena mengacu pada SK Gubernur Nomor 475 tahun 1993.

Bahwa kegiatan memugar, memperbaiki, mengubah bentuk, mengubah warna, mengganti elemen bangunan, memindahkan, membongkar dan sebagainya harus dengan izin Gubernur DKI Jakarta.

“Dari Pemprov nanti ada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan ada TSP, jadi enggak bisa dihitung ini harus berapa hari untuk perbaikannya lagipula itu gedungnya sangat besar,” jelasnya.

Dia menambahkan, gedung Kejaksaan Agung masuk sebagai heritage karena dibangun sekitar tahun 1960-an oleh arsitek bernama FX Silaban, selaku perancang masjid Istiqlal.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved