Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

KPU Jembrana Gelar Deklarasi Damai, Peserta Pemilu Diminta Tak Tebarkan Isu SARA dan Money Politics

Dalam Deklarasi Damai itu, sekitar 17 Partai turut hadir dan juga pemerintah Kabupaten Jembrana serta penegak hukum di Bumi Makepung.

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Deklarasi Pilkada Damai 2020 di ACJN dihadiri hampir seluruh Parpol di Jembrana, Kamis (27/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana menggelar Deklarasi Damai di ACJN Rambut Siwi, Kecamatan Mendoyo, Kamis (27/8/2020) siang ini.

Dalam Deklarasi Damai itu, sekitar 17 Partai turut hadir dan juga pemerintah Kabupaten Jembrana serta penegak hukum di Bumi Makepung.

 Ketua KPU Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, Deklarasi Damai sendiri adalah mengajak partai politik (Parpol) dan Bawaslu, terutama mengajak supaya tidak ada Isu SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan).

Kemudian, mengimbau tidak dilakukannya permainan politik uang dan tindakan pelanggaran lain. Terutama politisasi birokrasi.

Menparekraf: Pembukaan Kembali Bioskop Akan Berdampak Besar Terhadap Perkembangan Ekonomi Kreatif

Wawali Jaya Negara Hadiri Karya Pedudusan Alit di Pura Pengulun Subak Pagutan Padangsambian Kaja

Takut dan Cinta Tak Mungkin Hidup Bersama

"Deklarasi Damai berfungsi sebagai sikap supaya tidak terjadi politik SARA dan adanya kegiatan politisasi birokrasi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Pande Made Ady Mulyawan mengatakan, dengan Deklarasi Damai oleh KPU, nantinya dirancang untuk melaksanakan hal serupa di masing-masing Kecamatan maupun tingkat kelurahan dan Desa.

Tidak hanya formalitas, akan tetapi kegiatan ini akan diikuti tindakan nyata.

"Saat ini marak dukungan melalui medsos oleh komponen masyarakat. Deklarasi Damai ini dilakukan supaya Pilkada aman damai berkualitas dan demokratis.

Kami menekankan politisasi birokrasi penyalahgunaan bansos tidak dilakukan atau berkenaan politik uang (money politics) dan Isu SARA," tegasnya.

Pande menambahkan, bahwa pihaknya dan KPU merencanakan Deklarasi Damai akan dilakukan sebelum dan sesudah ada penetapan Paslon.

Sehingga, ini dapat menjaga netralitias seluruh komponen masyarakat. Terutama masyarakat yang duduk di birokrasi. (*).

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved