Breaking News:

Pilkada Serentak

Bawaslu Catat 1.098 Dugaan Pelanggaran saat Pelaksanaan Dua Tahapan Pilkada Serentak 2020

Masih banyak tahapan pilkada yang belum dilaksanakan, sehingga ke depan potensi dugaan pelanggaran masih mungkin terjadi.

tribunnews
ilustrasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

TRIBUN-BALI.COM - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mencatat, hingga 12 Agustus 2020, terdapat 1.098 kasus dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkada serentak 2020.

"Bawaslu sudah mendapatkan temuan sebanyak 904 kasus dan laporan 194 kasus (dugaan pelanggaran)," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Jumat (27/8/2020).

Ratna mengatakan, dugaan pelanggaran ini terjadi hanya selama tahapan verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, serta tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk penyusunan daftar pemilih.

Masih banyak tahapan pilkada yang belum dilaksanakan, sehingga ke depan potensi dugaan pelanggaran masih mungkin terjadi.

Pilkada di Badung Terancam Lawan Kotak Kosong, Demer Sebut Ada Peluang Golkar Ubah Rekomendasi

Mayat WNA Ditemukan di Jalan Punggawa Serangan Denpasar

Pasar Gotong Royong Pemkab Klungkung Prioritaskan UKM Berizin Usaha

"Kita belum sampai pada tahapan pencalonan, tahapan kampanye, pungut hitung. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita," ujar dia.

 Menurut Ratna, dari total 1.098 kasus, ada 242 kasus dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 242.

Pelanggaran ini mayoritas disebabkan karena penyelenggara mengumumkan seleksi penyelenggara ad hoc tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, ada 57 kasus dugaan pelanggaran kode etik dengan tren panitia pemungutan suara (PPS) atau panitia pemilihan kecamatan (PPK) memberi dukungan ke bakal calon.

Kemudian, ada 14 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana dengan tren memalsukan dukungan pasangan calon perseorangan.

 "Pelanggaran hukum lainnya sebanyak 528 kasus dengan tren ASN memberikan dukungan politik melalui media sosial dan melakukan pendekatan mendaftarkan diri ke partai politik , dan 260 kasus bukan pelanggaran," terang Ratna.

Halaman
12
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved