Breaking News:

Ranperda RZWP3K Bali Akomodasi Tambang Pasir Laut, Walhi: Itu Upaya Pemutihan Pelanggaran Tata Ruang

Dalam Ranperda RZWP3K yang disetujui dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali itu, ternyata masih memberi alokasi ruang

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Konferensi pers Walhi Bali di sekretariatnya, Selasa (1/9/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bali tahun 2020-2040.

Dalam Ranperda RZWP3K yang disetujui dalam rapat paripurna ke-15 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali itu, ternyata masih memberi alokasi ruang untuk penambangan pasir laut.

Alokasi penambangan pasir laut tersebut berada di Selat Bali seluas 938,34 hektar dan Samudera Hindia seluas 359,53 hektar.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, I Made Juli Untung Pratama menilai, alokasi ruang untuk penambangan pasir laut yang dimuat dalam Ranperda RZWP3K patut diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang.

Sebab, masuknya alokasi ruang untuk pertambangan pasir laut ini karena telanjur diterbitkannya dua rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pasir Laut Nomor 540/1466/V/DISNAKERESDM Tahun 2018 dan Nomor 540/1467/DISNAKERESDM pada bulan Maret 2018.

Bunga Es di Freezer Dapat Sumbat Pipa, Berikut Cara Mudah Membersihkan Freezer

Kini Mengurus Dokumen Kependudukan di Kota Denpasar Bisa Lewat Layanan GoSend

Sebelum Masuk Toilet di Kejati Bali, Tri Nugraha Bilang Stres dan Sempat Telepon Rekan-rekannya

Dua rekomendasi ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali.

Untung Pratama menjelaskan, dari sisi hukum pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berdasarkan pada Perda RZWP3K.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 jo UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada Pasal 16 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi.

Selanjutnya, pasa Pasal 17 Ayat (1) ditegaskan bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengaturan mengenai RZWP3K diwajibkan diatur dalam peraturan daerah (Perda) sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (5).

Dengan demikian, jelas Untung Pratama, untuk setiap pemanfaatan ruang di wilayah pesisir maka terlebih dahulu wajib harus ada Perda RZWP3K.

Buntut Dugaan Bunuh Diri Tri Nugraha, Beberapa Penyidik Kejati Dimintai Keterangan

15 Pasien Covid-19 Isolasi Hotel Jimbarwana Dipulangkan

Jenazah Tri Nugraha Telah Diautopsi, Hasilnya Langsung Diserahkan ke Penyidik

Perda ini yang harusnya dijadikan dasar sebagai izin lokasi dalam hal ini wajib ada Perda RZWP3K Provinsi Bali.

Namun dua rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pasir Laut Nomor 540/1466/V/DISNAKERESDM Tahun 2018 dan Nomor 540/1467/DISNAKERESDM pada bulan Maret 2018 diterbitkan saat Bali belum punya Perda RZWP3K.

"Atas dasar tersebut, izin usaha pertambangan di wilayah perairan Kuta dan Sawangan sebagai bentuk pemanfaatan terhadap wilayah pesisir tanpa dasar Perda RZWP3K adalah pelanggaran tata ruang, dan memasukkan pertambangan pasir laut sebagaimana yang dimuat dalam dokumen RZWP3K patut diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang," jelasnya di Sekretariat Walhi Bali, Selasa (1/9/2020).

Menurut Untung Pratama, selain diduga kuat berpotensi melanggar hukum, rencana pertambangan pasir laut juga bisa berdampak buruk bagi wilayah pesisir.

Riset yang dilakukan Walhi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pertambangan pasir laut di Takalar telah menyebabkan 14 desa di pesisir di wilayah tersebut menerima dampak negatif.

Tak Diizinkan Bicara Saat Rapat Paripurna, Walhi Nilai DPRD Langgar Hak Rakyat untuk Berpendapat

Masih Zona Oranye, Pembelajaran di Kota Denpasar Tetap Dilaksanakan secara Daring  

Sejak adanya tambang pasir laut, embilan di antara 14 desa tersebut telah menyebabkan terjadinya percepatan abrasi mencapai 10 sampai 20 meter.

"Kami tidak habis pikir DPRD Bali justru memilih lingkungan hidup Bali hancur akibat dari proyek tambang pasir laut tersebut. Kami mengecam rapat paripurna DPRD Bali yang menjadi pintu masuk awal hancurnya lingkungan hidup Bali dengan cara  mengakomodir proyek tambang pasir dalam Ranperda RZWP3K Bali," kata Untung Pratama.

Koordinator Pembahasan Ranperda RZWP3K, I Nyoman Adnyana mengatakan, penambangan pasir laut dalam radius 12 mil lepas pantai dilakukan untuk memperkuat kawasan pesisir berpasir yang tergerus abrasi atau pun erosi.

Menurutnya, sejauh terumbu karangnya masih hidup, maka suplai pasir putih akan terus ada dan sejauh bebatuan gunung yang tergerus menjadi pasir akan tetap mensuplai pasir besi (bias melela).

"Hanya saja harus dikendalikan dan dimonitor ketat dalam perijinannya, secara terbatas dan bersyarat," kata Adnyana saat membacakan sikap keputusan dewan terhadap Ranperda tersebut, Senin (31/8/2020).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, Provinsi Bali memiliki luas perairan pesisir lebih kurang 9.440 km2 dan panjang garis pantai lebih kurang 633 km.

Di dalamnya mengandung beragam sumber daya alam, terutama sumber daya hayati, sedikit sumber daya mineral dan sumber energi baru terbarukan (EBT).

Menurutnya, karakteristik kawasan pesisir di Bali ada yang berpasir (sand beach), berlumpur (mud beach) dan berkarang (rock beach).

Secara alamiah maka karakteristik pesisir berpasir hitam disebabkan oleh hancurnya bebatuan sungai yang dalam proses alam disuplai dari estuaria (loloan).

Sedangkan pesisir berpasir putih disuplai oleh hancurnya secara alamiah karang putih atau terumbu karang (coral reef) yang sekaligus sebagai penghalang (barier) alamiahnya.

Adapun pesisir berlumpur pelindung alamiahnya adalah hutan bakau (mangrove), sedangkan pesisir berkarang memang sudah cukup kuat karena sudah merupakan bebatuan keras (top soil).

"Namun demikian jika bantuan untuk perlindungan kawasan pesisir ada banyak pilihan, dari sand beach management, groin/ grib, sea wall, revetment sampai dengan off shore break water," kata dia. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved