Breaking News:

Pilkada Serentak

Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Dua Bapaslon Pilkada Jembrana

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh dua bapaslon Pilkada Jembrana 2020.

Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Mulyawan saat ditemui Selasa (8/9/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Dugaan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh dua bapaslon Pilkada Jembrana 2020.

Dugaan tindakan pelanggaran Pemilu sesuai peraturan yang berlaku atau aturan tidak diperbolehkan melakukan iring-iringan.

Nah, atas hal ini, kedua bapaslon, I Nengah Tamba- I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat (Tamba-Ipat) dan I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (BangSa), melakukan pelanggaran.

Karena hal itu, Bawaslu pun akan memberikan Saran Perbaikan.

Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan mengatakan, dua bapaslon terbukti melakukan iring-iringan pada Jumat (4/9/2020) dan Minggu (6/9/2020).

Bhabinkamtibmas Polsek Kuta Utara Disiplinkan Protokol Kesehatan di Semua Pasar di Kuta Utara

Pemkot Denpasar Adakan Lelang 5 Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Kenalkan Warna Pada Claire Herbowo, Shandy Aulia Rela Kotoran-kotoran Bermain dengan Putrinya

Iring-iringan yang dilakukan itu melanggar peraturan Mendagri, di mana iring-iringan tidak boleh dilakukan pada saat pendaftaran.

Dugaan pelanggaran ini, tidak hanya soal iring-iringan, namun, juga terkait dengan protokol kesehatan.

Di mana kader dan bapaslon tidak menjaga jarak.

"Kami temukan melakukan iring-iringan dan tidak menjaga protokol kesehatan, di mana tidak menjaga jarak," ucap Pande saat ditemui di Gedung Ir Soekarno, Selasa (8/9/2020).

Pande menegaskan, bahwa terkait pelanggaran, pihaknya tidak hanya saja menggunakan aturan atau UU KPU atau Permendagri saja.

Ratusan Pekerja di Karangasem di-PHK, Ribuan Lainnya Dirumahkan, Diprediksi Masih Akan Meningkat

5 Fakta Istri Tukang Pijet di Denpasar Tewas: Suami Bingung Cari Bantuan Sebab Punya Gangguan Ini

Seorang Staf Positif Covid-19, Kantor Diskominfo Gianyar Tutup

Dalam pelanggaran UU Pilkada, bisa menggunakan dasar hukum lainnya, seperti UU ASN, UU Desa termasuk juga UU tentang protokol kesehatan.

Bahkan, pihaknya untuk kemudian hari juga dapat menggunakan Instruksi Presiden Pergub dan Perbup berkenaan dengan sanksi.

"Untuk Saran perbaikan sendiri, sifatnya ialah administrasi saja. Di mana selanjutnya Bapaslon tidak mengulangi, dan sesuai mekanisme saja. Namun, ketika situasi mendesak berulang-ulang akan menggunakan dasar hukum lainnya Perda Pergub dan prroktol kesehatan. Sehingga akan ada sanksi," bebernya. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved