Corona di Indonesia
Begini Komentar Mahfud MD Soal Rencana Polri Melibatkan Preman dalam Pengawasan Pengunaan Masker
Rencana pelibatan preman untuk mengawasi penggunaan masker oleh Polri memantik pro dan kontra alias menjadi kontroversi.
TRIBUN-BALI.COM - Rencana melibatkan preman untuk mengawasi penggunaan masker oleh Polri memantik pro dan kontra alias menjadi kontroversi.
Mengenai persoalan ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun turut angkat bicara.
Seperti diberitakan oleh Kompas TV, Mahfud MD menjelaskan dan mengartikan preman sebagai orang yang tidak memiliki baju kedinasan tertentu, Minggu (13/9/2020).
“Preman itu bahasa belandanya free man lho, orang yang bukan pejabat pemerintah,” ujar Mahfud.
Menurutnya, langkah itu sudah sesuai dengan imbauan presiden.
“Itu yang dilakukan diberi tugas, dan itu memang sesuai dengan imbauan presiden,”lanjut Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan tim PKK yang diajak untuk mendorong penggunaan masker.
Meski demikian, penjelasan Mahfud MD ini belum dikonfirmasi, apakah preman yang dimaksud Polri sama dengan preman menurut pengertian Mahfud atau bukan.
Rencana Polri Rekrut Preman
“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).
Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan di lepas begitu saja.
Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.
Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.
"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.
Kontroversial
Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel, mengatakan gagasan tersebut terlalu berisiko jika direalisasikan.
Kalangan yang dicap publik sebagai pelaku vigilantisme tidak mungkin berubah tabiat dan perilaku dalam waktu singkat.
"Sehingga, alih-alih efektif sebagai pamong masker, lebih besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kewenangan. Ujung-ujungnya, polisi -selaku perekrut jeger - yang rugi akibat tererosinya kepercayaan masyarakat," ujarnya, Minggu (13/9/2020).
"Tapi mari kita tafsirkan pernyataan Wakapolri dengan penuh empati. Polisi sesungguhnya pekerjaan superberat. Semakin ampun-ampun di masa pandemi. Tidak sebatas bekerja sebagaimana biasa, polisi sekarang harus menjalankan perpolisian Covid-19 atau Covid-19 policing," ujarnya.
Tidak hanya capek dengan tugas-tugas tambahan terkait pengendalian wabah di tengah masyarakat, personel polisi sendiri juga cemas menghadapi risiko tertular.
"Jam kerja yang lebih panjang, dan itu berdampak terhadap kesehatan dan kebahagiaan mereka. Tapi itu bukan excuse. Pokoknya, polisi harus hadir. Itulah ekspektasi bahkan tuntutan yang, kalau mau jujur, kurang manusiawi juga," katanya.
Baca: Gara-Gara Satu Penumpang Menolak Pakai Masker, Sebuah Pesawat Terpaksa Mendarat
Barangkali kata Reza, guncangan akibat perpolisian Covid-19 itu pula yang dirasakan oleh Wakapolri.
"Gagasan Wakapolri terdengar laksana rintihan. Rintihan yang menginsafkan kita bahwa ternyata bukan hanya dokter yang di masa pageblug ini menjadi pahlawan. Sebagai profesi yang tetap tidak boleh rehat di tengah wabah hebat, tampaknya polisi juga butuh penghargaan," ujar Reza.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bali/foto/bank/originals/menko-polhukam-mahfud-md-di-istana-kepresidenan-bogor.jpg)