Kritik Tajam Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Ternyata Dilatarbelakangi Oleh Persoalan Ini

Lontaran kritik tajam kembali disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Editor: Ady Sucipto
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Lontaran kritik tajam kembali disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Mengapa demikian? 

Menurut Ahok, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Ahok menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN seperti dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri.

Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis saja dengan jabatan Komut Pertamina.

Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.

Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci.

Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.

Gaji besar di Pertamina

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang menurutnya sangat tidak efisien.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

Dia mendapati, seorang pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta.

Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan.

Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi.

“Saya katakan enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di Pertamina agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya.

Atas dasar itu, dia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.

“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan.

Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?",

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved