Breaking News:

Pemerintah Pusat Cairkan Hibah Pariwisata untuk Bali, Cok Ace: Sangat Berarti Sekali

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyetujui usulan hibah pariwisata yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Dokumentasi Pemprov Bali
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) (kiri) bersama Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, Senin (19/10/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyetujui usulan hibah pariwisata yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali sebagai bagian dari penanganan dampak pandemi Covid-19.

Disetujuinya usulan dana hibah tersebut dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020 denhan perihal penetapan pemberian hibah pariwisata tahun anggaran 2020.

Tak hanya untuk Bali, dalam Surat Menteri Keuangan ada sebanyak 101 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana hibah, termasuk 9 kabupaten/kota se-Bali.

Baca juga: 600 Nakes Tabanan Terima Insentif Tahap Pertama, Tahap Kedua Dijadwalkan Cair Akhir Bulan

Baca juga: Kedua Paslon Bupati Bangli Mengaku Siap Debat Pertama

Baca juga: Dewan Bali Minta Layanan Rapid dan Swab Test Digratiskan

Daerah yang mendapatkan hibah merupakan tujuan pariwisata yang mengalami gangguan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Berbagai daerah ini juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), hibah pariwisata tersebut memang sudah diusulkan sejak lama.

"Astungkara sekarang sudah bisa keluar," jelas Cok Ace usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali, Senin (19/10/2020).

Baca juga: APBD 2021 Rampung, Mahayastra Ajak Semua Pihak Tingkatkan Pendapatan Daerah

Baca juga: Setelah Ikut Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja Positif Covid-19, Daerah Ini Terbanyak

Baca juga: Dewan Puji Kebijakan Koster Soal Penambahan Dana Bantuan ke Desa Adat untuk Penanganan Covid-19

Panglingsir Puri Ubud itu menjelaskan, persentase hibah pariwisata itu sebanyak 70 persen untuk pemerintah kabupaten/kota dan 30 persen untuk pelaku pariwisata.

Para pelaku pariwisata dapat menggunakan dana hibah tersebut untuk modal kerja, termasuk penerapan program Clean, Safety, and Healty (CSH).

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved