Jika Pariwisata Belum Pulih Desember 2020, Pemprov Bali Bakal Perjuangkan Kredit Lunak ke Pusat

TRIBUN-BALI.COM - Provinsi Bali menjadi salah-satu penerima hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) karena sektor pariwisata yang menjadi unggulan terdampak pandemi Covid-19.

Selain memperjuangkan hibah pariwisata, Pemprov Bali kini juga sedang memperjuangkan kredit lunak kepada pemerintah pusat.

Kredit lunak ini diajukan karena pada Desember nanti, pandemi Covid-19 diprediksi belum akan berakhir.

Maka dari itu, pada Januari nanti, karyawan pariwisata yang dirumahkan dan tidak mendapatkan imbal minimum, bisa membantu mereka.

"Bulan Desember ini andaikata tidak ada tanda-tanda pemulihan pariwisata, pengusaha kita di bulan Januari sudah mulai kesulitan dana, untuk itu kita memerlukan pinjaman dana yang lunak," kata Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace).

Pinjaman lunak yang dimaksud Cok Ace yakni ada masa tenggang (grace period) yang cukup dan pihaknya memohon selama setahun, bunga yang lebih kecil dan waktu pengendalian yang cukup panjang.

Sebab, meskipun dana tersebut nantinya bakal dipakai untuk memberikan upah bagi pekerja yang dirumahkan, namun nantinya tetap perusahaan yang mengembalikan dana tersebut.

Hibah Pariwisata dari Kemenkeu
Kemenkeu RI menyetujui usulan hibah pariwisata yang diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali sebagai bagian dari penanganan dampak pandemi Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan perihal penetapan pemberian hibah pariwisata tahun anggaran 2020.

Tak hanya untuk Bali, dalam Surat Menteri Keuangan ada sebanyak 101 daerah di Indonesia yang mendapatkan dana hibah, termasuk 9 kabupaten/kota se-Bali.

Daerah yang mendapatkan hibah merupakan tujuan pariwisata yang mengalami gangguan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Berbagai daerah ini juga mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), hibah pariwisata tersebut memang sudah diusulkan sejak lama.

"Astungkara sekarang sudah bisa keluar," jelas Cok Ace usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Bali, Senin (19/10/2020).

Panglingsir Puri Ubud itu menjelaskan, persentase hibah pariwisata itu sebanyak 70 persen untuk pemerintah kabupaten/kota dan 30 persen untuk pelaku pariwisata.

Para pelaku pariwisata dapat menggunakan dana hibah tersebut untuk modal kerja, termasuk penerapan program Clean, Safety, and Healty (CSH).

"Sekarang seperti apapun bantuannya sangat membantu, sangat berarti sekali," jelas Cok Ace yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali itu.

Sebelumnya, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, total hibah pariwisata yakni sebesar Rp 3,3 trilyun dan 9 daerah kabupaten/kota se-Bali memperoleh sebanyak Rp. 1,183 trilyun atau sekitar 36,4 persen.

"Hibah pariwisata tersebut dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70 persen dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 persen," kata Koster dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Kamis (15/10/2020) malam.

Bantuan hibah tersebut merupakan usulan dalam bentuk proposal We Love Bali Movement yang disusun oleh para pelaku usaha pariwisata atas arahan dari Koster.

Proposal tersebut diserahkan oleh Koster bersama para pelaku usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Wishnutama Kusubandio, di kantornya di Jakarta pada 9 Maret 2020.

Koster mengatakan, dirinya bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif melakukan pembahasan dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang telah berdampak terhadap para pelaku usaha pariwisata.

Situasi ini juga telah mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan begitu banyak pekerja pariwisata yang terpaksa harus dirumahkan.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak langsung terhadap penurunan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang sekaligus mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota se-Bali.

"Akibatnya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD Tahun 2020," tutur Gubernur Bali asal Desa Sembiran, KecamatanTejakula, Kabupaten Buleleng itu.

Tak hanya itu, menurut Koster, pandemi Covid-19 juga secara langsung telah berdampak pada perekonomian Bali.

Pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Bali mengalami penurunan (kontraksi) sebesar 1,14 persen dan turun lebih pada triwulan II sebesar 10,98 persen.

"Oleh karena itu perlu dilakukan upaya nyata untuk membantu langkah awal pemulihan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata," jelasnya. (*)