Breaking News:

Pilkada Serentak

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bali Wacanakan Tempat Wisata dan Hiburan Ditutup Saat Coblosan

Di Bali sendiri ada enam daerah yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem

Penulis: Ragil Armando
Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Aliansi Pemuda Indonesia (API) menggelar diskusi virtual melalui Zoom meeting yang bertajuk Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa (20/10/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 membuat kekhawatiran akan turunnya angka partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasalnya, masyarakat dihadapkan pilihan antara memilih keselamatan diri dari penyebaran pandemi atau menggunakan hak pilih sebagai wujud penerapan demokrasi di tingkat daerah.

Di Bali sendiri ada enam daerah yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

Hal ini yang membuat Aliansi Pemuda Indonesia (API) menggelar diskusi virtual melalui Zoom meeting yang bertajuk bertajuk Urgensi Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Ketua DPRD Badung Sebut RAPBD 2021 Turun 40 Persen Dibanding APBD 2020

Baca juga: Bali dan Pati Jadi Tuan Rumah Kursus Pelatih Lisensi B, Ini Nama-nama Pelatih yang Jadi Peserta

Baca juga: Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada, Ini Penegasan KPK

Dalam diskusi tersebut hadir beberapa pembicara diantaranya tersebut Komisioner KPU RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Komisioner KPU Bali Gede John Darmawan, Akademisi FISIP Universitas Udayana Dr. Kadek Dwita Apriani, serta Mantan Ketua KPU Buleleng yang kini duduk sebagai Ketua Komite Demokrasi (KoDe) Bali, Gde Suardana.

Dalam pemaparannya, Komisioner KPU Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan bahwa Pilkada harus tetap berlangsung untuk menjaga proses suksesi kepemimpinan yang konstitusional dan memiliki legitimasi rakyat.

Apalagi, penunjukan Pelaksana Tugas (PLT.) dan Penjabat (PJ.) kepala daerah tidak bisa membuat keputusan strategis karena terbentur oleh peraturan perundang-undangan.

"Tujuan tetap diselenggarakannya Pilkada pada 9 Desember untuk mendapatkan pemimpin yang legitimasi, karena PLT atau PJ tidak bisa mengambil keputusan starategis," jelas dia.

Mantan Ketua KPU Bali ini bahkan menyebut bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi ini menjadi tantang tersendiri bagi KPU provinsi dan kabupatan/kota di 270 daerah se-Indonesia.

"Khususnya dalam konteks Bali menjadi tantangan tersendiri dan dalam pengalaman saya itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama," jelasnya lagi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved