Breaking News:

KPK Dukung Pemprov Bali Optimalkan Pendapatan dan Sertifikasi Asetnya

KPK mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya

Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

KPK juga mendorong percepatan peningkatan jumlah sertifikasi aset tanah milik Pemprov Bali.

“Kami dukung usaha optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah Pemprov Bali, termasuk penagihan piutang pajak dan implementasi tax online system. Di samping itu, kami minta Pemprov Bali untuk menyelamatkan asetnya dengan berusaha mencapai target sertifikasi aset tanah,” ujar Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK, Sugeng Basuki, saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali, di Aula Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (20/10/2020).

Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah Provinsi Bali ini dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Provinsi Bali.

Baca juga: Alasan Khabib Ngotot Ingin Lawan Legenda UFC

Baca juga: Mantan Sopir Travel Ini Jualan Kopi Ala Coffee Shop dengan Sepeda, Terinspirasi dari Belanda

Baca juga: Via Medsos 3 Pelajar Ini Gerakan & Provokasi untuk Berbuat Rusuh di Aksi Demo, Begini Ungkap Polisi

Selain itu, hadir Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Terkait optimalisasi pendapatan asli daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan KPK antara 1 Januari sampai 30 September 2020, Pemprov Bali mencatat ada 351.076 unit kendaraan bermotor yang harus melunasi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dari angka tersebut, 142.594 kendaraan telah melunasi tunggakan pajaknya senilai total Rp. 127,07 miliar.

Target hingga akhir tahun 2020 ini, Pemprov Bali akan menagihnya hingga mencapai 175.538 kendaraan.

Di sisi lain, KPK menemukan bahwa realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Program Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kerti, dari Januari sampai September Tahun 2020, mencapai 6.046 unit kendaraan dengan penerimaan mencapai Rp. 3,36 miliar.

Program Samsat Kerti adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di mana masyarakat bisa langsung dari rumah tanpa harus mengantri di Kantor Samsat terdekat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved