Breaking News:

Pilkada Serentak

Banyak APK Liar Tak Sesuai Regulasi, Bawaslu Bali Soroti Baliho Paslon di Denpasar

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Sunadra mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan kampanye di enam kabupaten/kota di Bali berjalan secara kondusif

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
tribunnews
ilustrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) - Banyak APK Liar Tak Sesuai Regulasi, Bawaslu Bali Soroti Baliho Paslon di Denpasar 

Bahkan, ia menilai dengan pemasangan APK yang sangat serampangan tersebut itu membuat kondisi wajah Kota Denpasar tidak indah dengan berjamurnya APK diberbagai tempat.

“Tidak ada partisipasi masyarakat dengan asumsi partisipasi masyarakat diberikan nggak karuan-karuan dipasangi baliho oleh kader atau paslon di luar yang disepakati itu,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya bahkan meminta jajaran Bawaslu Kota Denpasar untuk bertindak tegas dalam menyelsaikan persoalan APK tersebut.

Ia mengingatkan bahwa paslon diberikan ijin untuk memasang 200 persen dari yang difasilitasi KPU.

Baca juga: Menko Airlangga Anugerahi Banyuwangi TPID Terbaik se-Jawa & Bali, Sukses Kelola Inflasi & Daya Beli

Baca juga: Kelola Inflasi dan Daya Beli Warga, Menko Airlangga Anugerahi Banyuwangi TPID Terbaik

Baca juga: Update Covid-19 Bali 22 Oktober 2020: Kasus Positif Bertambah 83, Sembuh 94, Meninggal 2 Orang

Hanya saja, menurutnya itu dilakukan harus melalui keputusan KPU dan Bawaslu.

“Yang jelas bukan tidak ada supervisi, kami terus memberikan petunjuk ke daerah. Kita harap paslon bisa mensosialisasikan ke pendukungnya, paslon memasang tambahan 200 persen itu harus melalui keputusan KPU dan pengawas. Boleh di pasang di ranah pribadi atau swasta asal dapat ijin, tapi yang boleh dipasang itu APK yang 200 persen dan 100 persen yang dari KPU itu. Kalau yang dibuat oleh pendukung apalagi tidak sesuai design ya tertibkan, karena melanggar Perda,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata mengaku pihaknya sudah menindaklanjuti terkait dengan persoalan APK liar tersebut.

Bahkan, ia mengaku pihaknya sudah merekomendasikannya ke Satpol PP Kota Denpasar.

“Oh sudah kita tindaklanjuti, sudah kita rekomendasikan ke Satpol PP,” kata dia, Kamis.

Arnata juga menegaskan bahwa saat ini bola berada di Satpol PP Kota Denpasar terkait waktu untuk menurunkannya.

Pasalnya, hal tersebut merupakan kewenangan Satpol PP.

“Sekarang tinggal Satpol PP aja kapan dia menurunkannya, kan itu tugasnya, sekarang silahkan Satpol PP berproses,” tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved