Diberi Pinjaman Rp 2,5 Triliun, Pemprov Bakal Bangun Pusat Kebudayaan Bali Gunakan Dana PEN

Pembangunan infrastruktur kebudayaan itu rencananya akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023.

Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana saat ditemui awak media di Denpasar, Selasa (3/11/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang digadang-gadang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal dibangun menggunakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembangunan infrastruktur kebudayaan itu rencananya akan dimulai dengan pembebasan lahan pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, komitmen pihaknya dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali melalui dana pinjaman dari PT SMI sebagai bagian dari program PEN telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"PT SMI ini adalah perusahaan negara yang memang dipergunakan dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan di republik ini," kata Adhi Ardana saat ditemui awak media di Denpasar, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Rai Mantra Lantik Made Toya Sebagai Penjabat Sekda, Masa Pandemi Pelantikan Secara Virtual

Baca juga: Satu Shift Bisa Uji Ratusan Sampel Swab, BRSU Tabanan Juga Buka Uji Swab Mandiri

Baca juga: Perilaku Menyeramkan Berdasarkan Zodiak, Aries Sering Berpikir tentang Kematian

Dirinya menuturkan, pinjaman yang diberikan PT SMI dalam Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yakni sebesar Rp 2,5 triliun dengan bunga nol persen dan mempunyai masa tenggang (gress period) selama dua tahun.

Dana ini bakal dicairkan melalui dua gelombang, yakni pada 2021 sebagai gelombang pertama sebesar Rp 1 triliun  dan pada gelombang kedua setahun berikutnya sebesar Rp 1,5 triliun.

Menurut Adhi Ardhana, guna mengatasi resesi ekonomi di Pulau Dewata perekonomian masyarakat saat ini memang sedang membutuhkan likuiditas.

Hal ini sesuai dengan hasil focus group discussion (FGD) Komisi II DPRD Bali di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada Senin (15/6/2020) lalu.

"Sederhananya adalah, bagaiamana membuat government expenditure keluar sehingga masyarakat bisa menyerap dana tersebut," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah sehingga likuiditas perekonomian masyarakat menjadi meningkat.

Pertama yaitu dengan membangun infrastruktur sesuai dengan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan yang kedua yakni dengan pemberian dana langsung ke masyarakat.

Upaya pemberian dana langsung ke masyarakat sudah dijalankan oleh pemerintah, baik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sebagainya.

"Nah sekarang di 2021 kebetulan ada skema PEN melaluk PT SMI ditawarkan oleh Pak Gubernur. Kami mendukung karena secara prinsip likuiditas akan hadir di Provinsi Bali. Dia akan berputar di masyarakat sendiri secara tidak langsung," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved